Binanews.id | Bogor- Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengutuk keras tindakan penangkapan terhadap empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan asal Indonesia oleh militer Israel saat menjalankan misi Global Freedom Flotilla menuju Gaza, Palestina
“Tindakan tersebut merupakan bentuk intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers serta prinsip-prinsip kemanusiaan internasional,” kata Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan dalam pernyataan sikapnya, Rabu (20/5/2026).
IJTI menegaskan jurnalis menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada publik dan dilindungi oleh hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa serta berbagai resolusi internasional terkait perlindungan jurnalis di wilayah konflik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penangkapan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesional merupakan tindakan yang mencederai kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.
IJTI menilai tindakan militer Israel menunjukkan sikap arogan dan brutal yang tidak dapat dibenarkan. Selain itu, tindakan tersebut diduga melanggar sejumlah prinsip hukum internasional:
Berikut pelanggaran dilakukan Israel:
– Pelanggaran terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam hukum internasional.
– Pelanggaran terhadap perlindungan jurnalis sipil di wilayah konflik bersenjata sesuai Konvensi Jenewa.
– Tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik dan misi kemanusiaan.
– Pengabaian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keselamatan warga sipil.
– Penghalangan terhadap akses informasi publik mengenai situasi kemanusiaan di wilayah konflik.
IJTI menyampaikan 6 sikap terkait penangkapan jurnalis dan aktivis oleh Israel:
1. Mengutuk keras sikap arogan dan brutal militer Israel terhadap para jurnalis dan aktivis kemanusiaan asal Indonesia.
2. Mendesak pemerintah dan militer Israel segera membebaskan para jurnalis dan aktivis kemanusiaan yang ditangkap dalam kondisi selamat tanpa syarat.
3. Meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri melakukan langkah diplomasi tingkat tinggi dan berbagai upaya internasional untuk memastikan keselamatan serta pembebasan para jurnalis dan aktivis yang ditahan.
4. Meminta perusahaan pers tempat para jurnalis bekerja untuk terus melakukan upaya-upaya luar biasa, termasuk pendampingan hukum, advokasi internasional, serta koordinasi lintas lembaga guna memperjuangkan pembebasan para jurnalis.
5. Mengajak organisasi pers nasional dan internasional, lembaga hak asasi manusia, serta komunitas global untuk bersama-sama memberikan tekanan kepada Israel agar menghormati kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis.
6. Menegaskan jurnalis bukan target kekerasan dan tidak boleh dikriminalisasi saat menjalankan tugas jurnalistik maupun misi kemanusiaan.
