Binanews.id | Jakarta- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru serta tenaga kependidikan. Langkah ini dilakukan melalui pelatihan tatap muka di empat provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Kemendikdasmen melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta mitra, di antaranya Save the Children dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), untuk mengembangkan materi pembelajaran terkait kebencanaan.
Pelatihan mencakup dua materi utama, yaitu Kesiapsiagaan Bencana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta Layanan Dukungan Psikososial Pascabencana. Materi tersebut membekali peserta dengan pemahaman mengenai mitigasi, prosedur keselamatan, langkah evakuasi, hingga pendampingan psikologis bagi warga sekolah yang terdampak bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa kesadaran terhadap risiko bencana perlu menjadi bagian dari kompetensi guru.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan pembiasaan perilaku aman di lingkungan satuan pendidikan.
“Guru perlu memiliki kesadaran bahwa risiko bencana dapat terjadi kapan saja dan berdampak pada keselamatan murid serta keberlangsungan pembelajaran,” ujar Nunuk.
Ia menambahkan, guru harus mampu memahami langkah mitigasi, bertindak secara tepat dalam kondisi darurat, serta memberikan pendampingan sesuai kebutuhan murid.
Sementara itu, Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF), Saiful Bari, mengatakan guru memiliki peran strategis dalam membangun budaya kesiapsiagaan karena berinteraksi langsung dengan peserta didik.
Melalui sosialisasi bertema *Guru Tangguh, Sekolah Tangguh: Bersama Membangun Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana*, ia menekankan pentingnya kemampuan guru dalam menjaga ketenangan dan mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi bencana.
Menurut Saiful, kesiapsiagaan juga harus melibatkan seluruh warga sekolah dengan memperhatikan karakteristik serta kebutuhan setiap murid, termasuk peserta didik yang membutuhkan pendampingan khusus.
**Sekolah Diminta Perkuat Mitigasi dan Prosedur Evakuasi**
Dalam mendukung program tersebut, Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah mengembangkan Modul Kesiapsiagaan Bencana serta Modul Layanan Dukungan Psikososial Pascabencana bagi PTK.
Modul tersebut diharapkan menjadi sumber pembelajaran bagi guru dan tenaga kependidikan untuk memahami tindakan yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana.
Dari sisi mitigasi, Rina Utami dari Save the Children mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan mengenali potensi bencana. Sekolah juga harus memastikan seluruh warga memahami prosedur keselamatan dan mampu menerapkannya dalam situasi darurat.
Ia menekankan pentingnya memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul tersedia serta dipahami oleh seluruh warga sekolah. Simulasi bencana juga perlu dilakukan secara berkala agar prosedur keselamatan dapat diterapkan dengan baik.
Selain itu, sekolah perlu menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, alat penerangan, sarana komunikasi, dan dokumen penting.
**Dukungan Psikososial bagi Guru dan Murid**
Kesiapsiagaan bencana tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga pemulihan kondisi psikologis setelah bencana terjadi.
Yuria Ekalitani dari Himpunan Psikologi Indonesia menegaskan bahwa layanan dukungan psikososial perlu diberikan kepada murid maupun guru yang terdampak bencana.
Menurutnya, guru yang bertugas mendampingi murid juga membutuhkan dukungan agar dapat memulihkan kondisi psikologis dan kembali menjalankan tugasnya secara optimal.
“Guru bukan hanya sebagai penolong, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pertolongan,” ungkap Yuria.
Pengalaman mengikuti pelatihan turut dirasakan Nur Fajar Amalia, guru SMK Negeri 1 Meulaboh, Aceh. Ia menyampaikan bahwa kesiapsiagaan membutuhkan rencana tindakan yang jelas, bukan sekadar pengetahuan mengenai potensi bencana.
Sebagai langkah awal, pihak sekolah membentuk tim siaga bencana dengan melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, murid, dan wali murid.
Hal serupa disampaikan Linggana Tesya, guru SMAN 1 Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia mengatakan potensi gempa bumi dan erupsi gunung api di wilayahnya menjadi alasan penting bagi sekolah untuk meningkatkan edukasi kebencanaan.
Menurut Linggana, guru perlu membekali diri dengan pengetahuan yang memadai sebelum memberikan informasi dan pendampingan kepada murid.
Melalui pelatihan dan pengembangan modul pembelajaran tersebut, Kemendikdasmen berharap budaya sadar bencana semakin kuat di lingkungan pendidikan. Guru diharapkan mampu melindungi peserta didik, mendampingi warga sekolah yang terdampak, serta menjaga keberlangsungan pembelajaran hingga proses pemulihan pascabencana.
