Binanews.id | Bogor–Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang memiliki beragam potensi, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor per 16 Februari 2025, jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5.721.620 jiwa. Jumlah tersebut menjadi modal besar bagi pembangunan daerah, namun sekaligus membutuhkan pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Salah satu wilayah di Kabupaten Bogor adalah Kecamatan Cibungbulang yang terdiri atas 15 desa, yaitu Desa Cijujung, Situ Udik, Situ Ilir, Cibatok, Ciaruteun Udik, Cibatok I, Sukamaju, Cemplang, Galuga, Dukuh, Cimanggu I, Cimanggu II, Girimulya, Leuweung Kolot, dan Ciaruteun Ilir. Kecamatan ini memiliki 425 RT dan 125 RW dengan kepadatan penduduk mencapai 4.894 jiwa per kilometer persegi.
Selain memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, Kecamatan Cibungbulang juga memiliki potensi pertanian yang menjanjikan. Berdasarkan data Kecamatan Cibungbulang dalam Angka 2025 (BPS Kabupaten Bogor, Volume 37 Tahun 2025), produksi buah-buahan di wilayah ini mencapai 2.925 kuintal pisang, 3.880 kuintal rambutan, 508 kuintal mangga, 515 kuintal nangka, dan 665 kuintal durian per tahun. Potensi tersebut perlu terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penguatan sektor pendidikan.
Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai tantangan dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tim Binanews.id, Angka Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Cibungbulang masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.
Data ATS tahun 2026 mencatat terdapat 1.732 anak yang masuk kategori tidak sekolah. Jumlah tersebut terdiri atas 994 anak belum pernah bersekolah (BPB), 535 anak putus sekolah (drop out/DO), dan 412 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan (LTM). Data ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan di Kecamatan Cibungbulang tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan, tetapi juga akses awal terhadap pendidikan formal.
Kategori anak belum pernah bersekolah menjadi kelompok terbesar dibandingkan kategori lainnya. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya anak usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan dasar secara optimal. Jika dibandingkan dengan jumlah anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan pendidikan, tingginya angka BPB menunjukkan bahwa hambatan pendidikan telah terjadi bahkan sebelum anak memasuki sistem persekolahan.
Fenomena tersebut dapat menjadi indikator adanya persoalan struktural yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga, aksesibilitas layanan pendidikan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Diky Ramadhan (2024) yang menyebutkan bahwa angka putus sekolah masih menjadi salah satu kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan.
Sementara itu, penelitian yang dilakukan Nevy Farista Aristin (2024) mengungkapkan beberapa faktor yang memengaruhi fenomena putus sekolah, antara lain:
-
Jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal.
-
Jenis pekerjaan orang tua.
-
Latar belakang pendidikan orang tua.
-
Tingkat pendapatan orang tua.
-
Keterlibatan anak dalam kegiatan produktif rumah tangga.
Berdasarkan hasil wawancara Tim Binanews.id dengan Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cibungbulang pada 11 Mei 2026, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan tingginya ATS di wilayah tersebut.
1. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka tidak sekolah. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga membuat sebagian orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Meskipun pemerintah telah memberikan dukungan pendidikan dasar, berbagai biaya pendukung seperti transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan lainnya masih menjadi beban bagi sebagian keluarga.
Kondisi ini berpotensi menyebabkan anak tidak pernah mengenyam pendidikan formal maupun berhenti di tengah perjalanan pendidikannya.
2. Aksesibilitas Pendidikan
Selain faktor ekonomi, aksesibilitas pendidikan juga menjadi penyebab penting tingginya ATS. Beberapa wilayah masih memiliki jarak yang relatif jauh dari fasilitas pendidikan yang tersedia.
Temuan ini diperkuat oleh data ATS yang menunjukkan tingginya jumlah anak tidak sekolah di Desa Situ Udik sebanyak 253 anak, Desa Cijujung sebanyak 251 anak, dan Desa Ciaruteun Ilir sebanyak 141 anak (Data ATS Kecamatan Cibungbulang, Februari 2026).
Tingginya jumlah ATS di wilayah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kecamatan untuk merencanakan relokasi sekolah dasar ke daerah yang memiliki keterjangkauan layanan pendidikan lebih rendah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan pendidikan di tingkat lokal.
3. Rendahnya Kesadaran terhadap Pentingnya Pendidikan
Rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi faktor yang cukup dominan. Masih ditemukan keluarga yang belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama bagi anak-anak mereka.
Kurangnya kesadaran dan dorongan dari keluarga menyebabkan sebagian anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini tercermin dari tingginya jumlah anak dalam kategori lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan, khususnya di Desa Sukamaju yang mencapai 80 anak.
Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan menyelesaikan suatu jenjang pendidikan belum tentu diikuti dengan keberlanjutan pendidikan pada jenjang berikutnya.
Perlunya Sinergi untuk Menekan Angka Tidak Sekolah
Secara umum, tingginya ATS di Kecamatan Cibungbulang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, dan rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Ketiga faktor tersebut secara langsung memengaruhi kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Oleh karena itu, penanganan ATS tidak dapat dilakukan melalui satu pendekatan saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, pemerintah desa, serta masyarakat untuk mengatasi persoalan ini secara komprehensif.
Data ATS dapat menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program intervensi berbasis data, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana dikemukakan oleh Ayu Nadila (2025). Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif melalui dukungan ekonomi maupun peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak yang rentan putus sekolah.
Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Cibungbulang melalui koordinasi dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), pemerintah desa, serta perencanaan relokasi sekolah menunjukkan adanya pendekatan berbasis data dalam penanganan ATS. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.
Dengan langkah yang terukur dan kolaboratif, pengurangan angka tidak sekolah di Kecamatan Cibungbulang diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak.[]









