Binanews.id | Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepakat memperkuat sinergi strategis dalam pengawasan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak berjalan optimal.
Kerja sama lintas instansi ini tidak hanya mencakup pengawasan Sekolah Rakyat, tetapi juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) serta penguatan layanan rehabilitasi sosial bagi anak.
Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Ketua KPAI Aris Adi Leksono, Jumat (6/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan itu, Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi kepada KPAI atas pendampingan dan pengawasan yang selama ini dilakukan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
“Kami berterima kasih selama ini KPAI mendampingi kami, terutama dalam rangka menjalankan program strategis Bapak Presiden, Sekolah Rakyat. Rekomendasi-rekomendasinya tentu kami tindak lanjuti secara bertahap,” ujar Yusuf.
Ia menegaskan, Kemensos akan terus membuka ruang koordinasi dengan KPAI, baik dalam bentuk pendampingan, pemberian rekomendasi, maupun pengawasan secara berkelanjutan.
Menurutnya, pengawasan tersebut menjadi sangat penting karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama yang mengharuskan adanya perhatian khusus terhadap pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak.
“Jadi pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak menjadi sesuatu yang sangat penting,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPAI Aris Adi Leksono menjelaskan bahwa hasil pemantauan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.
Salah satu rekomendasi tersebut adalah penguatan kelembagaan agar Sekolah Rakyat memiliki kedudukan dan landasan yang jelas dalam sistem pendidikan nasional.
Selain itu, KPAI mendorong penerapan sistem safe child safeguarding atau perlindungan anak secara menyeluruh di lingkungan asrama. Langkah ini diperlukan untuk mencegah berbagai potensi kekerasan maupun pelanggaran hak anak.
Aris menilai, peserta didik Sekolah Rakyat memiliki latar belakang sosial dan keluarga yang beragam. Sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.
“Anak-anak dengan berbagai latar belakang sangat rentan dengan situasi-situasi yang kemudian menyimpang,” kata Aris.
Tidak hanya Sekolah Rakyat, KPAI juga menyoroti kondisi anak-anak yang berada di LKSA, khususnya penyandang disabilitas dan anak yang berhadapan dengan hukum.
Berdasarkan hasil pengawasan, masih ditemukan anak-anak di LKSA yang belum tercatat dalam sistem pendidikan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan mereka masuk dalam kategori anak tidak sekolah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, KPAI menilai percepatan akreditasi LKSA perlu segera dilakukan. Langkah ini dinilai penting guna memitigasi potensi kekerasan sekaligus memastikan pemenuhan hak anak di lingkungan lembaga pengasuhan.
Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Saifullah Yusuf menyatakan komitmen Kemensos untuk menindaklanjuti masukan KPAI.
Kemensos juga akan memprioritaskan penguatan layanan rehabilitasi sosial bagi anak-anak korban konflik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Yusuf menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki tiga fungsi utama, yakni edukasi, rehabilitasi, dan vokasional. Ketiga fungsi tersebut harus berjalan beriringan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing peserta didik.
“Karena Sekolah Rakyat itu kan ada tiga fungsi, yakni edukasi, rehabilitasi, dan vokasional. Tiga-tiganya ini berjalan beriringan, ketika belum bisa mengikuti edukasi, ya akan direhabilitasi dulu,” pungkasnya.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Kemensos dan KPAI berharap penyelenggaraan Sekolah Rakyat maupun layanan pengasuhan anak di LKSA dapat berjalan lebih optimal, aman, serta menjamin terpenuhinya hak-hak setiap anak.
