Binanews.id | Cibinong–Sesuai Arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Ground Check terhadap Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Non Aktif.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan ketepatan sasaran data penerima bantuan serta mendukung keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat Universal Health Coverage (UHC) di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa pelaksanaan ground check ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat kualitas data sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar utama pengambilan kebijakan, termasuk dalam memastikan keberlanjutan program UHC.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Data menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, kolaborasi dengan BPS dan seluruh perangkat daerah sangat penting agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam mendukung keberhasilan program UHC di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Sekda juga menekankan bahwa Kabupaten Bogor memiliki tantangan besar dalam pengelolaan data sosial, termasuk dinamika tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Kondisi tersebut, menurutnya, harus disikapi dengan kerja kolaboratif lintas sektor.
“Ini bukan hanya tugas satu instansi, tetapi kerja bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang benar-benar berhak tetap mendapatkan haknya, terutama dalam kepesertaan PBI JK yang menjadi bagian penting dari UHC,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bogor Bambang Pamungkas menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong penguatan kualitas data melalui verifikasi lapangan dan pembaruan data berbasis kondisi riil masyarakat.
BPS juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMD, hingga unsur pendamping sosial di lapangan.
“Data bukan hanya angka, tetapi dasar kebijakan. Jika data tidak akurat, maka kebijakan juga akan meleset. Karena itu ground check ini menjadi sangat penting, termasuk dalam mendukung keberlanjutan program UHC di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas tantangan pelaksanaan ground check PBI JK Non Aktif yang saat ini masih berjalan di lapangan, termasuk perlunya percepatan, pemerataan capaian, serta peningkatan kualitas verifikasi agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penetapan kepesertaan.
Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan proses ground check ini dapat diselesaikan secara optimal sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bogor dan BPS menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola data terpadu, mempercepat perbaikan data sosial ekonomi, serta memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat.
“Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan data yang akurat, kebijakan yang tepat sasaran, serta penguatan program UHC demi pelayanan kesehatan yang semakin merata di Kabupaten Bogor,” tutup Bambang. []
