Binanews.id | Bogor-Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk anak dipastikan tidak akan berhenti hanya pada tahap pemeriksaan awal. Pemerintah menegaskan, setiap temuan masalah kesehatan pada anak mulai dari karies gigi hingga risiko gangguan mental harus ditindaklanjuti hingga tuntas guna mencegah perburukan kondisi di masa depan.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Setahun Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk Anak, Apa Selanjutnya?” yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Forum Risk Communication and Community Engagement (RCCE) , Wahana Visi Indonesia (WVI), Inke Maris & Associates, dan Reconstra di Kantor Kemenkes, Jakarta, Sabtu (15/8).
Berdasarkan evaluasi program sejak Februari 2025 hingga Februari 2026, tercatat 23,5 juta anak telah mengikuti CKG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, masih ditemukan kesenjangan mencolok antara tingginya angka pemeriksaan dengan rendahnya tindak lanjut medis (skrining).
Data CKG menunjukkan sejumlah urgensi. Sebanyak 95 persen balita yang berisiko tuberkulosis (TB) belum menjalani tes konfirmasi. Temuan lain menyoroti tingginya kasus anemia, tren peningkatan tekanan darah, masalah kesehatan mental, hingga kasus gigi berlubang (karies) yang disebut menyentuh angka 100 persen pada tingkat SMP dan SMA.
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin secara khusus menyoroti masalah karies gigi tersebut. Menurutnya, fasilitas puskesmas harus segera ditingkatkan agar tidak hanya melayani pemeriksaan, tetapi juga penanganan.
“Hasil CKG gigi paling jelek di anak-anak. Tiga puluh sampai empat puluh persen giginya bermasalah. Nomor satu karies, nomor dua masalah gusi. Pastikan semua puskesmas tidak hanya punya kursi gigi, tetapi juga bisa menambal dan merawat akar gigi,” ujar Menkes Budi.
Selain kesehatan fisik, Menkes Budi juga menyoroti pentingnya pendampingan kesehatan mental remaja. Anak usia SMP dan SMA yang terindikasi mengalami kecemasan atau depresi harus segera difasilitasi dengan layanan konseling.
Hal ini dapat dilakukan melalui platform telemedisin maupun penguatan peran guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah.
Di sisi lain, perwakilan Forum Anak menekankan perlu adanya transparansi hasil diagnosis. Hasbi, salah satu siswa yang mengikuti program CKG di sekolahnya, mengaku tidak pernah menerima hasil kesehatannya secara utuh.
“Di sana kita periksa tinggi badan, berat badan, tekanan darah, sampai ambil darah untuk tes Hb (Hemoglobin/Sel Darah Merah). Tapi hasilnya tidak dikasih tahu apa saja,” ungkap Hasbi.
Akibat kurangnya edukasi dan lambatnya rujukan medis, Hasbi bahkan harus menjalani pencabutan gigi pada usia 15 tahun karena telat tertangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi mendukung penuh pelibatan anak secara aktif. Ia menegaskan, hasil skrining tidak boleh sekadar menjadi arsip pemerintah.
“Data ini bukan hanya angka mati di komputer, tetapi harus disampaikan kepada orang tua agar mereka tahu kondisi anaknya dan langkah edukasi apa yang harus dilakukan selanjutnya,” ucap Arifatul.
Ia mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK, hingga Forum Anak di tingkat kelurahan untuk memastikan intervensi kesehatan berjalan masif dengan bahasa yang mudah dipahami anak.
Sebagai wujud nyata evaluasi, mulai tahun 2027, keberhasilan program CKG tidak lagi diukur dari seberapa banyak anak yang diperiksa, melainkan dari rasio temuan penyakit yang berhasil ditangani.
Kemenkes juga berkomitmen menyediakan obat gratis selama 15 hari pertama bagi anak yang memiliki “rapor kesehatan” berstatus kuning atau merah.
Diskusi publik ini pada akhirnya merumuskan lima arah penguatan CKG Anak ke depan, yang mencakup: pemenuhan hak dan kenyamanan anak dalam skrining, jaminan kerahasiaan data medis, integrasi CKG dengan program Makan Bergizi Gratis di sekolah, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat sipil dalam pemantauan program.
Editor : Fathurroji
