Binanews.id | Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kualitas fasilitas pendidikan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Program ini tidak sekadar memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana sekolah memiliki pengaruh terhadap motivasi serta kualitas belajar siswa. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026 di Jakarta, yang berlangsung pada 10–13 November 2026.
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 766 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan konsultan perencana dari 383 SMA di 25 provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Abdul Mu’ti, revitalisasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak agar peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi melalui mekanisme swakelola memberikan sejumlah keuntungan. Selain dinilai lebih efisien dari sisi pembiayaan, mekanisme tersebut memungkinkan sekolah terlibat langsung dalam proses pembangunan sehingga kualitas pekerjaan dapat lebih terjaga.
Efisiensi anggaran juga berdampak pada peningkatan jumlah sekolah penerima bantuan. Pada 2025, dari target awal sebanyak 10.667 sekolah, pemerintah berhasil merealisasikan revitalisasi terhadap 16.167 sekolah dengan anggaran yang sama.
Sementara pada 2026, target revitalisasi yang semula 71.744 satuan pendidikan meningkat menjadi sekitar 80.744 satuan pendidikan melalui efisiensi anggaran dan penambahan alokasi.
Selain itu, sistem swakelola turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar sekolah. Pelaksanaan pembangunan dapat menyerap tenaga kerja lokal serta mendorong pembelian bahan bangunan dari toko-toko di lingkungan sekitar.
Abdul Mu’ti mengingatkan seluruh peserta agar memahami ketentuan teknis program dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
Ia menegaskan bahwa revitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun pendidikan berkualitas dan mempersiapkan generasi Indonesia di masa depan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, mengatakan bahwa Bimtek tersebut bertujuan memastikan bantuan revitalisasi tahun 2026 berjalan tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, serta transparan.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2026, Direktorat SMA menargetkan perbaikan terhadap 5.403 SMA atau sekitar 54,08 persen dari total 9.990 SMA yang tercatat mengalami kerusakan.
Penanganan sekolah dengan kondisi rusak sedang hingga berat dilakukan secara bertahap. Pada 2025, program revitalisasi mencakup 2.240 sekolah, sedangkan pada 2026 mencakup 1.477 sekolah.
Selain itu, melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT), terdapat 517 sekolah pada tahap pertama dan 1.169 sekolah pada tahap kedua yang turut mendapatkan penanganan.
Dalam pelaksanaan Bimtek, terdapat tiga fokus utama yang menjadi pembahasan. Pertama, memperkuat pemahaman mengenai kebijakan dan pedoman teknis revitalisasi. Kedua, menyamakan persepsi antara kepala sekolah dan konsultan perencana dalam memverifikasi tingkat kerusakan bangunan serta menyusun anggaran. Ketiga, memberikan pendampingan sekaligus meninjau dokumen perencanaan yang telah diajukan.
Tatang berharap melalui kegiatan tersebut, seluruh bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi sekolah maupun peserta didik.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan diharapkan tidak hanya menghasilkan bangunan sekolah yang lebih baik, tetapi juga menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan bermutu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
