Binanews.id | Bogor–Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Bogor menggagas pemberdayaan ekonomi masjid berbasis Data Desa Presisi (DDP). Gagasan tersebut dibahas dalam kegiatan Dialog Interaktif ICMI Kota Bogor Data Desa Presisi dan Pemberdayaan Sosial-Ekonomi berbasis masjid yang digelar di Kantor Baytul Maal Bogor, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Pengurus ICMI Kota Bogor Bidang Ekonomi dengan menghadirkan Prof. Dr. Sofyan Sjaf, pencetus Data Desa Presisi sekaligus Ketua ICMI Orwilsus Bogor, sebagai pemateri. Menurut Prof. Sofyan, penggunaan data presisi tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai instrumen untuk menyusun blueprint proyek pemberdayaan ekonomi masjid. Lebih jauh, pendekatan tersebut sebetulnya dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan pada tingkat daerah, wilayah, hingga nasional.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan dalam kebijakan publik adalah adanya kesenjangan antara data yang dimiliki pemerintah dengan kondisi faktual di lapangan. Perbedaan tersebut berpotensi menyebabkan kebijakan maupun bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.
“Data-data yang dimiliki pemerintah ini terkadang berbeda dengan data di lapangan. Perbedaan ini nanti akan berdampak pada penerima bansos atau bantuan pemerintah lainnya dan pemetaan desil, misalnya,” ujar Prof. Sofyan.
Menurutnya, persoalan data juga muncul karena adanya perbedaan sumber dan versi data yang digunakan oleh berbagai lembaga. Tidak mustahil juga karena adanya budaya asal bos senang (ABS) sehingga data-data yang dimiliki pemerintah seringkali tidak sesuai dengan data di lapangan. Kondisi tersebut membuat pemerintah maupun pemangku kepentingan perlu memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Prof. Sofyan mengatakan, Data Desa Presisi memiliki pendekatan yang berbeda karena tidak hanya menghasilkan data berupa jumlah atau agregat, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi masyarakat dan wilayah secara spasial, demografis, dan sosio ekonomi.
“Data yang dimiliki pemerintah belum sampai pada unsur-unsur spasial, demografis, dan sosioekonomi. Datanya masih bersifat top down. Seharusnya data yang tepat adalah bottom up, masyarakat perlu diajak berpartisipasi dalam pendataan. Budaya asal bos senang atau ABS juga ini tidak baik ya, karena bisa menyebabkan data-data yang dimiliki pemerintah itu tidak sesuai dengan data di lapangan.” katanya.
Dalam pendekatan Data Desa Presisi, informasi yang dihimpun dapat mencakup unsur spasial, demografis, dan sosial-ekonomi. Unsur spasial antara lain meliputi lokasi rumah, fasilitas pendidikan, jalan, lahan, dan fasilitas kesehatan. Sementara unsur demografis dapat mencakup jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, status perkawinan, serta tingkat pendidikan. Adapun unsur sosial-ekonomi mencakup pekerjaan, pendapatan, kondisi kemiskinan, kepemilikan aset, hingga kondisi rumah. Data tersebut dinilai dapat menjadi dasar untuk memetakan potensi ekonomi masyarakat secara lebih spesifik, termasuk potensi yang berada di sekitar masjid.
Dipakai Memetakan Potensi Ekonomi Masjid
Gagasan tersebut mendapat perhatian dari Dr. Ir. Apendi Arsyad, M.Si., Majelis Pengurus Pusat ICMI. Menurutnya, pemanfaatan Data Desa Presisi sangat bergantung pada bagaimana data tersebut dibaca dan digunakan sesuai dengan kepakaran masing-masing.
“Data presisi ini bagus dan dapat dimanfaatkan tergantung dari latar belakang keilmuan dan kepakaran individu yang melihatnya,” ujar Apendi.
Ia menilai, dalam konteks ekonomi masjid, Data Desa Presisi dapat digunakan untuk memetakan keberadaan masjid di Kota Bogor sekaligus mengidentifikasi potensi ekonomi yang berada di sekitarnya.
“Dari data presisi ini kita dapat memetakan masjid-masjid yang ada di Kota Bogor, berapa banyak produk yang dihasilkan dan berapa banyak pengusaha yang dapat kita kolaborasikan untuk memberdayakan perekonomian masjid,” katanya.
Dengan pemetaan tersebut, masjid tidak hanya dipandang sebagai pusat aktivitas ibadah, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan berbasis data juga memungkinkan program pemberdayaan disusun berdasarkan kondisi riil masing-masing wilayah. Oleh karena itu, potensi usaha, pelaku ekonomi, kebutuhan masyarakat, hingga sumber daya yang berada di sekitar masjid dapat dipetakan sebelum program dijalankan.
Tidak hanya Wacana, tapi Implementasi
ICMI Kota Bogor berencana melanjutkan gagasan tersebut melalui pelatihan bagi perwakilan masjid se-Kota Bogor. Selain itu, akan dilakukan pertemuan lanjutan bagi anggota ICMI Kota Bogor untuk membahas penerapan Data Desa Presisi dalam pemetaan dan pemberdayaan ekonomi masjid. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya ICMI Kota Bogor agar gagasan ekonomi masjid berbasis data tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dilanjutkan hingga tahap implementasi.
Hasil gagasan dan pemetaan tersebut juga direncanakan akan disampaikan kepada Wali Kota Bogor sebagai bahan untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masjid. Melalui pendekatan tersebut, ICMI Kota Bogor berharap masjid dapat menjadi salah satu simpul penggerak ekonomi masyarakat. Data yang akurat diharapkan menjadi pijakan untuk menentukan potensi, kebutuhan, serta bentuk intervensi yang tepat sehingga pemberdayaan ekonomi masjid dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Editor : Fathurroji









