Kekuasaan, Amanah dan Harga Sebuah Kepercayaan

Binanews.id | Jakarta-Sejarah Indonesia kembali mencatat sebuah peristiwa penting. Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta, proklamator sekaligus Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, mengakhiri jabatannya setelah sebelas tahun mendampingi Presiden Soekarno.

Hari ini, Kamis, 12 November 2026, Indonesia kembali menyaksikan peristiwa serupa. Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan surat pernyataan berhenti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Ketua MPR Ahmad Muzani telah membacakan isi surat tersebut dan menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Pemerintah juga menjelaskan bahwa pengunduran diri tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR, sedangkan pengisian jabatan selanjutnya mengikuti mekanisme konstitusi.

Dua peristiwa ini terjadi dalam zaman yang berbeda, dengan latar belakang yang juga berbeda.

Hatta mundur dalam konteks perbedaan prinsip mengenai arah demokrasi dan tata kelola kekuasaan. Sementara pengunduran diri Gibran terjadi di tengah polemik hukum mengenai persyaratan pencalonan, dokumen pendidikan, dan tekanan politik yang berkembang.

Keduanya tidak bisa disamakan secara historis maupun moral.

Namun, ada satu pertanyaan yang layak direnungkan:

Apakah jabatan lebih berharga daripada kehormatan? Dan seberapa besar harga sebuah kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Pertanyaan ini membawa kita pada dua perspektif yang saling berhubungan: spiritualitas kekuasaan dan ekonomi kepercayaan.

I. MOHAMMAD HATTA: KETIKA PRINSIP LEBIH TINGGI DARIPADA JABATAN

Mohammad Hatta mengundurkan diri setelah menjabat sebagai wakil presiden selama kurang lebih sebelas tahun.

Perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno mengenai sistem demokrasi menjadi salah satu latar penting keputusan tersebut.

Hatta mempertahankan gagasan demokrasi konstitusional, pembatasan kekuasaan, dan pentingnya pengawasan terhadap pemerintah. Sementara Soekarno semakin mengarahkan Indonesia menuju Demokrasi Terpimpin.

Hatta juga melihat bahwa posisi wakil presiden dalam sistem parlementer saat itu tidak memberikan ruang yang efektif untuk menjalankan peran kenegaraan sebagaimana yang ia harapkan.

Keputusannya bukan keputusan emosional sesaat.

Pada 20 Juli 1956, Hatta telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR Sartono. Ia kemudian menegaskan kembali keputusannya pada November 1956.

Akhirnya, sejak 1 Desember 1956, Hatta resmi mengakhiri jabatannya. Pemberhentiannya kemudian ditetapkan melalui Keppres Nomor 13 Tahun 1957.

Ada pelajaran penting dari peristiwa tersebut.

Hatta tidak harus mempertahankan jabatan untuk tetap menjadi negarawan. Ia bisa meninggalkan kekuasaan tanpa harus meninggalkan prinsip perjuangannya.

Sejarah kemudian mengenang Hatta bukan semata-mata karena ia pernah menjadi wakil presiden, melainkan juga karena pemikiran, integritas, dan kontribusinya terhadap bangsa.

II. EKONOMI RAKYAT KETIKA HATTA MUNDUR: PERTUMBUHAN DI TENGAH KERENTANAN

Untuk memahami peristiwa 1956, kita perlu melihat kondisi ekonomi Indonesia pada masa tersebut.

Indonesia masih dalam proses pemulihan pascakemerdekaan. Infrastruktur belum sepenuhnya pulih, industri nasional masih terbatas, penerimaan negara belum kuat, dan perekonomian masih sangat bergantung pada komoditas ekspor.

Persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat antara lain:

•⁠ ⁠Keterbatasan produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok.
•⁠ ⁠Ketergantungan pada ekspor komoditas primer.
•⁠ ⁠Keterbatasan devisa untuk membiayai impor.
•⁠ ⁠Tekanan inflasi dan ketidakstabilan harga.
•⁠ ⁠Kesenjangan pembangunan antardaerah.

Laporan United Nations Economic Survey of Asia and the Far East tahun 1956 mencatat bahwa Indonesia sempat mencapai tingkat stabilitas keuangan internal tertentu. Namun, neraca pembayaran memburuk dan cadangan devisa menghadapi tekanan.

Inflasi yang sebelumnya menjadi masalah serius sejak akhir 1954 dan awal 1955 sempat mereda hingga triwulan ketiga 1956. Akan tetapi, ancaman kenaikan kembali harga-harga muncul menjelang akhir tahun.

Artinya, ekonomi Indonesia ketika Hatta mundur bukan berarti sedang mengalami kehancuran total. Ada upaya stabilisasi, tetapi fondasi ekonomi masih rapuh.

Lalu, apakah pengunduran diri Hatta menyebabkan ekonomi Indonesia memburuk?

Tidak tepat menyimpulkan demikian.

Persoalan ekonomi ketika itu memiliki akar struktural, politik, dan kelembagaan yang jauh lebih luas. Pengunduran diri Hatta merupakan bagian dari perubahan politik nasional, bukan penyebab tunggal persoalan ekonomi.

Namun, ada hal yang patut diperhatikan: Indonesia kehilangan salah satu figur penting yang memiliki pandangan kuat mengenai demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan tata kelola negara.

Dalam perjalanan berikutnya, konsentrasi kekuasaan semakin menguat dan Indonesia memasuki periode Demokrasi Terpimpin.

Pelajaran ekonominya adalah bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan. Negara membutuhkan institusi yang kuat, pengawasan kekuasaan, kepastian hukum, dan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

III. GIBRAN: PENGUNDURAN DIRI DI TENGAH PERSOALAN HUKUM DAN LEGITIMASI POLITIK

Berbeda dengan Hatta, pengunduran diri Gibran berlangsung dalam konteks ketatanegaraan modern.

Peristiwa ini didahului polemik mengenai persyaratan pendidikan untuk pencalonan wakil presiden, perkembangan putusan pengadilan, dan desakan politik yang kemudian berkembang menjadi usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.

Pada 10 November 2026, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.

Kemudian pada 12 November 2026, ia secara resmi menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden dan pimpinan MPR.

Dalam surat tersebut terdapat kalimat yang menarik untuk direnungkan:

“Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut tidak memuat alasan khusus pengunduran diri.

Karena itu, kita perlu membedakan antara latar belakang polemik politik dan alasan yang secara eksplisit ditulis dalam surat pengunduran diri.

Secara konstitusional, pengunduran diri juga berbeda dengan pemakzulan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara mekanisme pemakzulan memiliki proses tersendiri yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Dengan demikian, pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa ketatanegaraan yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusi.

Tetapi ada pertanyaan yang lebih besar:

Apa pun latar belakangnya, apakah sebuah negara sudah cukup hanya dengan pergantian pejabat, atau harus sekaligus memperkuat sistem yang menjamin integritas dan akuntabilitas pemimpinnya?

IV. EKONOMI INDONESIA 2026: PERTUMBUHAN TIDAK SELALU BERARTI KESEJAHTERAAN

Sekarang mari kita melihat kondisi ekonomi ketika Gibran mengundurkan diri.

Berdasarkan publikasi resmi BPS dan pemerintah pada 5 November 2026, ekonomi Indonesia pada triwulan III tumbuh sebesar 5,47% secara tahunan.

Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan triwulan II yang mencapai 5,29%.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, sementara investasi tumbuh 6,06%.

Dari sisi inflasi, data Oktober 2026 menunjukkan inflasi tahunan sebesar 3,23%. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional.

Secara makro, perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan.

Namun, ada persoalan yang harus dibedakan: pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

Kita tidak boleh hanya melihat angka pertumbuhan PDB, kemudian menyimpulkan seluruh masyarakat sudah sejahtera.

Mari melihat kehidupan sehari-hari.

Seorang pedagang kecil masih harus menghadapi kenaikan biaya bahan baku. Buruh harus menghitung kembali kebutuhan rumah tangganya. Orang tua harus menyediakan biaya pendidikan anak. Pengusaha kecil harus menghadapi biaya modal dan ketidakpastian pasar.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok beberapa persen saja bisa mengubah kemampuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi:

1.⁠ ⁠Lapangan pekerjaan yang semakin luas.
2.⁠ ⁠Peningkatan pendapatan masyarakat.
3.⁠ ⁠Harga kebutuhan pokok yang terjangkau.
4.⁠ ⁠Kesempatan usaha yang lebih merata.
5.⁠ ⁠Akses pendidikan dan kesehatan yang semakin baik.
6.⁠ ⁠Perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.

Inilah yang disebut pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ekonomi tidak boleh hanya tumbuh dalam angka statistik, tetapi harus tumbuh dalam kehidupan nyata masyarakat.

V. APAKAH PENGUNDURAN DIRI GIBRAN BERDAMPAK PADA EKONOMI RAKYAT?

Ini bagian yang menarik jika kita melihatnya dari perspektif ilmu ekonomi.

Dalam ekonomi politik, dikenal istilah political uncertainty, yaitu ketidakpastian politik yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi.

Dunia usaha membutuhkan kepastian.

Investor membutuhkan kepastian hukum. Pengusaha membutuhkan kepastian regulasi. Perbankan membutuhkan kepastian risiko. Masyarakat membutuhkan kepastian pekerjaan dan pendapatan.

Apabila pergantian kepemimpinan tidak dikelola dengan baik, beberapa dampak potensial dapat muncul.

Pertama, investasi bisa tertunda.

Investor dapat menunggu kejelasan arah kebijakan sebelum mengambil keputusan untuk menanamkan modal.

Kedua, pasar keuangan dapat mengalami volatilitas.

Ketidakpastian politik bisa memengaruhi persepsi risiko, pergerakan modal, dan nilai aset. Namun, kondisi pasar juga dipengaruhi faktor global, suku bunga internasional, dan perdagangan.

Ketiga, dunia usaha menjadi lebih berhati-hati.

Pengusaha bisa menunda ekspansi, pembukaan cabang, perekrutan pegawai, dan investasi baru.

Keempat, masyarakat berpotensi menanggung dampak tidak langsung.

Apabila aktivitas investasi dan usaha melambat, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat juga dapat terdampak.

Tetapi kita juga harus objektif.

Pengunduran diri seorang wakil presiden tidak otomatis menyebabkan krisis ekonomi.

Bahkan, jika proses pengunduran diri dan pengisian jabatan pengganti berlangsung tertib, transparan, serta sesuai konstitusi, ketidakpastian politik justru dapat lebih cepat dikelola.

Artinya, persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang mundur, melainkan bagaimana institusi negara menjaga kesinambungan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.

Stabilitas politik bukan berarti tidak boleh ada pergantian pemimpin. Stabilitas politik adalah kemampuan negara mengelola perubahan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat.

VI. SPIRITUALITAS KEKUASAAN: JABATAN ADALAH AMANAH

Dalam perspektif Islam, jabatan bukan sekadar kedudukan sosial, kekuasaan, atau fasilitas negara.

Jabatan adalah amanah.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

(QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini memberikan dua fondasi kepemimpinan:

Pertama, amanah. Kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab.

Kedua, keadilan. Kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Allah SWT juga berfirman:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

(QS. Al-Maidah: 8)

Ayat ini relevan bukan hanya untuk pemimpin, tetapi juga untuk masyarakat.

Jangan sampai karena menyukai seorang pemimpin, kita membenarkan semua tindakannya.

Sebaliknya, jangan sampai karena tidak menyukai seseorang, kita kehilangan objektivitas dalam menilai persoalan.

Keadilan harus tetap menjadi ukuran.

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang hak untuk memerintah, tetapi juga kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

Maka seorang pemimpin seharusnya tidak hanya bertanya:

“Bagaimana saya mempertahankan jabatan ini?”

Tetapi juga:

“Apakah saya sudah menjalankan amanah ini dengan benar?”

Dan ketika harus meninggalkan jabatan, pertanyaan berikutnya adalah:

“Apakah saya telah meninggalkan kebaikan bagi bangsa ini?”

VII. EKONOMI KEPERCAYAAN: MODAL YANG TIDAK TERCATAT DALAM APBN

Ada satu hal yang sering terlupakan dalam pembicaraan ekonomi: kepercayaan.

Dalam ilmu ekonomi dan sosiologi, kepercayaan merupakan bagian penting dari modal sosial atau social capital.

Kepercayaan membuat masyarakat bersedia bekerja sama, investor berani menanamkan modal, pengusaha berani melakukan ekspansi, dan konsumen berani melakukan transaksi.

Negara yang memiliki institusi terpercaya akan lebih mudah membangun iklim usaha yang sehat.

Sebaliknya, ketika kepercayaan terhadap institusi melemah, biaya ekonomi dapat meningkat.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang.

Pengusaha membutuhkan keyakinan bahwa aturan tidak berubah semata-mata karena kepentingan politik.

Investor membutuhkan keyakinan bahwa keputusan ekonomi tidak bergantung pada kedekatan pribadi dengan penguasa.

Karena itu, integritas pemimpin bukan hanya persoalan moral. Ia juga memiliki nilai ekonomi.

Kita dapat menyebutnya sebagai economics of trust atau ekonomi kepercayaan.

Kepercayaan memang tidak selalu terlihat dalam laporan APBN, tetapi dampaknya dapat dirasakan dalam hampir seluruh aktivitas ekonomi.

Ada sebuah pemahaman penting yang perlu kita pegang:

Kepercayaan adalah modal yang tidak selalu tercatat dalam neraca negara, tetapi kerugiannya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.

Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada institusi, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang pejabat, melainkan juga kredibilitas negara.

VIII. PELAJARAN DARI HATTA DAN GIBRAN: APA YANG SEHARUSNYA DIPERBAIKI?

Dua peristiwa ini memberikan sejumlah pelajaran penting.

1.⁠ ⁠Jabatan bukan tujuan akhir.

Kekuasaan harus menjadi sarana untuk melayani masyarakat, bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara.

2.⁠ ⁠Integritas harus berada di atas kepentingan pribadi.

Setiap pemimpin harus siap mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya.

3.⁠ ⁠Hukum harus berlaku bagi semua orang.

Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekayaan, atau hubungan politik.

4.⁠ ⁠Stabilitas harus dibangun melalui konstitusi.

Negara tidak boleh menyelesaikan persoalan dengan mengorbankan hukum. Pergantian kepemimpinan harus berjalan secara tertib dan transparan.

5.⁠ ⁠Rakyat harus menjadi orientasi utama kebijakan.

Jangan sampai energi bangsa habis untuk pertarungan kekuasaan, sementara persoalan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, harga pangan, dan kemiskinan tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

Kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar melalui perbandingan sejarah ini.

Kita sedang belajar bahwa seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari berapa lama ia menduduki jabatan, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan amanah.

EPILOG: LEBIH MAHAL MANA, JABATAN ATAU KEHORMATAN?

Bung Hatta telah meninggalkan kursi wakil presiden pada 1956. Ia tetap dikenang sebagai negarawan yang memiliki pemikiran besar tentang demokrasi dan ekonomi kerakyatan.

Gibran, pada 12 November 2026, telah menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden melalui surat resmi. Keputusan tersebut kini menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusi.

Kita tidak perlu memaksakan bahwa keduanya memiliki motif, latar belakang, atau kualitas moral yang sama.

Justru dari perbedaan tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap zaman memiliki ujian kepemimpinannya sendiri.

Bagi Hatta, ujian itu berkaitan dengan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan.

Bagi Gibran, peristiwa ini berlangsung dalam pusaran persoalan hukum, legitimasi politik, dan pertanggungjawaban jabatan.

Namun, bagi Indonesia, ujian sesungguhnya jauh lebih besar daripada persoalan satu jabatan wakil presiden.

Ujian kita adalah membangun negara yang institusinya lebih kuat daripada kepentingan individu, hukumnya lebih tinggi daripada kekuasaan, dan kebijakan ekonominya lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Dalam perspektif spiritual, jabatan akan dipertanyakan di hadapan Allah.

Dalam perspektif ekonomi, kepercayaan yang rusak dapat menjadi beban yang harus dibayar oleh seluruh masyarakat.

Mungkin inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama:

Jika jabatan adalah amanah, mengapa sebagian orang begitu takut kehilangannya? Dan jika kepercayaan rakyat adalah modal bangsa, mengapa kita terkadang lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada merawat kepercayaan?

Sejarah dapat mencatat siapa yang pernah berkuasa. Tetapi rakyat akan mengingat siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingannya.

Pada akhirnya, bangsa ini tidak kekurangan orang yang ingin menjadi pemimpin. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan memiliki batas, amanah memiliki tanggung jawab, dan kehormatan tidak selalu melekat pada jabatan.

Sebab jabatan bisa berakhir, tetapi pertanggungjawaban tidak pernah berakhir.[]