Binanews.id | Jakarta — Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) melakukan audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia pada Rabu (18/6/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan perlindungan hak-hak pelajar sekaligus mendorong pendidikan hak asasi manusia (HAM) di kalangan generasi muda.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi antara organisasi pelajar dan lembaga negara dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Ketua Bidang Hukum dan HAM PB PII, Gusti Rian Saputra, menegaskan bahwa pelajar tidak seharusnya hanya menjadi objek perlindungan HAM. Menurutnya, pelajar juga perlu didorong menjadi subjek yang aktif dalam gerakan pemajuan HAM di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pendidikan HAM harus dimulai sejak usia pelajar. Kami ingin membangun paradigma bahwa pelajar bukan hanya penerima manfaat perlindungan HAM, tetapi juga menjadi agen perubahan dan duta HAM di tengah masyarakat,” ujar Gusti dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, PB PII berkomitmen mendorong berbagai program pendidikan dan advokasi HAM yang menyasar pelajar di berbagai daerah. Program tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan, diskusi publik, sekolah advokasi, hingga kampanye digital yang relevan dengan karakter generasi muda saat ini.
Dalam audiensi tersebut, PB PII juga mengusulkan sejumlah program kolaboratif bersama Komnas HAM. Di antaranya Pendidikan HAM untuk Pelajar, Sekolah Kader HAM, hingga pembentukan Pelajar Sahabat HAM atau Duta HAM Pelajar Indonesia.
Menurut Gusti, program tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memahami hak-haknya sekaligus memiliki kepedulian untuk memperjuangkan hak orang lain secara bertanggung jawab.
Selain membahas pendidikan HAM, PB PII turut menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa pelajar di berbagai lingkungan pendidikan, termasuk di sejumlah pesantren.
PB PII menilai persoalan tersebut memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Lembaga pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi peserta didik untuk belajar, tumbuh, dan berkembang tanpa ancaman kekerasan.
“Kami menilai maraknya kasus pelecehan seksual terhadap peserta didik merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Tidak boleh ada ruang aman bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan,” tegas Gusti.
PB PII juga menyoroti fenomena perundungan atau bullying yang masih sering terjadi, baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital.
Menurut organisasi pelajar tersebut, perundungan tidak dapat dianggap sebagai kenakalan biasa karena dampaknya dapat memengaruhi kesehatan mental korban, menurunkan kualitas pendidikan, bahkan mengganggu masa depan mereka.
Karena itu, PB PII mendorong upaya pencegahan yang lebih sistematis melalui pendidikan karakter, penguatan regulasi, serta mekanisme pengaduan yang berpihak kepada korban.
Sementara itu, Ketua Umum PB PII Kevin Prayoga menegaskan bahwa isu HAM memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan pelajar sehari-hari.
Menurutnya, pelanggaran HAM tidak hanya berbicara mengenai persoalan besar di tingkat nasional, tetapi juga mencakup kasus-kasus yang dialami pelajar seperti kekerasan seksual, diskriminasi, perundungan, hingga keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak.
“Ketika seorang pelajar menjadi korban kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, atau kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak, maka sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan persoalan HAM yang nyata,” kata Kevin.
Ia menambahkan bahwa organisasi pelajar memiliki tanggung jawab moral untuk membela kelompok rentan dan memastikan suara pelajar mendapat ruang dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Kevin menegaskan, PB PII siap berkolaborasi dengan Komnas HAM dan berbagai pihak untuk membangun ekosistem pendidikan yang aman, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Audiensi tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis lain, seperti kampanye pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, penguatan mekanisme pengaduan bagi pelajar korban pelanggaran HAM, serta peningkatan partisipasi generasi muda dalam agenda pemajuan HAM di Indonesia.
Melalui pertemuan ini, PB PII berharap sinergi yang terbangun bersama Komnas HAM dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan berkeadilan bagi seluruh pelajar Indonesia.
