Binanews.id | Dalam beberapa tahun terakhir, kaderisasi di lingkungan NU dan badan otonomnya sering kali diidentikkan dengan pelatihan berjenjang. Seolah-olah kualitas seorang kader ditentukan oleh berapa banyak pelatihan yang diikuti dan berapa sertifikat yang dimiliki.
Cara pandang seperti ini perlu dikoreksi.
Pelatihan memang penting, tetapi fungsi utamanya adalah mengenalkan organisasi kepada kader baru. Pelatihan merupakan pintu masuk, bukan ukuran utama kualitas kader. Ia membantu seseorang memahami sejarah organisasi, nilai-nilai perjuangan, tata kelola, dan arah gerakan NU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun setelah itu, yang menentukan kualitas seorang kader bukan lagi ruang pelatihan, melainkan ruang pengabdian.
Ironisnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Aktivis yang telah mengabdi puluhan tahun, pernah memimpin ranting, MWCNU, cabang, wilayah , badan otonom, lembaga pendidikan, bahkan mengelola pesantren dan organisasi kemasyarakatan, masih harus berulang kali mengikuti berbagai pelatihan sebagai syarat administratif untuk menduduki posisi tertentu.
Seolah pengalaman puluhan tahun itu kalah nilainya dibanding beberapa hari mengikuti forum pelatihan.
Logika seperti ini tidak sehat bagi organisasi.
Dalam dunia profesional, seseorang yang telah bertahun-tahun bekerja dan terbukti memiliki prestasi biasanya dinilai berdasarkan rekam jejak, capaian, dan kapasitas kepemimpinannya. Ia tidak terus-menerus diuji melalui pelatihan dasar yang sama.
Begitu pula dalam tradisi pesantren. Seorang santri senior yang telah puluhan tahun mengajar, membina masyarakat, dan memimpin lembaga tidak perlu terus-menerus membuktikan dirinya melalui kursus dasar keagamaan bersertifikat. Yang menjadi ukuran adalah karya, pengabdian, dan kemanfaatannya.
NU semestinya mengambil pendekatan yang serupa.
Pelatihan kader harus difungsikan terutama untuk kader baru agar memahami jati diri organisasi. Setelah itu, proses kaderisasi harus bergeser pada penugasan, pengabdian, pendampingan, dan pembuktian di lapangan.
Karena sesungguhnya organisasi tidak membutuhkan pemimpin yang paling banyak mengikuti pelatihan. Organisasi membutuhkan pemimpin yang paling memahami persoalan umat, mampu menyelesaikan masalah, membangun jaringan, menggerakkan warga, dan menjaga marwah jam’iyah.
Jika kaderisasi hanya berhenti pada pelatihan, maka yang lahir adalah ahli seminar. Tetapi jika kaderisasi dibangun melalui pengabdian, maka yang lahir adalah pemimpin.
Saat ini muncul fenomena “kader lompat”, yaitu kader yang tiba-tiba muncul di jajaran kepemimpinan tinggi tanpa pernah melalui proses pengabdian yang memadai di tingkat ranting, MWCNU, cabang, maupun wilayah. Pada saat yang sama, muncul pula apa yang oleh sebagian aktivis NU disebut sebagai “kader jenggot”, yakni kader yang tumbuh dari atas karena faktor kedekatan dengan elite, bukan karena rekam jejak perjuangan di bawah.
Fenomena ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab jika terus dibiarkan, akan muncul perasaan bahwa pengabdian panjang tidak lagi menjadi jalan utama menuju kepemimpinan. Kader-kader yang telah puluhan tahun membesarkan organisasi di akar rumput dapat merasa kehilangan ruang dan penghargaan atas jerih payah mereka.
Dalam tradisi NU, seorang pemimpin seharusnya lahir dari proses yang panjang. Ia mengenal denyut kehidupan jamaah karena pernah hidup dan berjuang bersama mereka. Ia memahami persoalan organisasi karena pernah menghadapinya secara langsung. Kepemimpinan yang matang tidak lahir dari kedekatan sesaat, tetapi dari pengalaman panjang yang ditempa oleh waktu.
Jangan sampai kader yang baru mengenal organisasi mendapatkan nilai yang sama dengan kader yang telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk membesarkan NU. Jangan sampai pula mereka yang bertahun-tahun “mengandung” organisasi—merawat kader, menghidupkan ranting, menjaga jamaah, membangun lembaga pendidikan, dan mempertahankan tradisi NU di tengah masyarakat—justru dikalahkan oleh mereka yang baru tumbuh di sekitar pusat kekuasaan.
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang menghargai proses. Sebaliknya, organisasi yang memberi jalan pintas kepada kader tertentu berisiko mematikan semangat pengabdian kader lainnya. Ketika pengabdian tidak lagi menjadi ukuran, maka yang tumbuh bukan kompetisi dalam berkarya, melainkan kompetisi mencari kedekatan.
NU terlalu besar untuk dibangun dengan sistem patronase. Jam’iyah ini dibesarkan oleh para kiai dan aktivis yang menghabiskan puluhan tahun hidupnya dalam perjuangan. Karena itu, kaderisasi ke depan harus mengembalikan pengabdian sebagai ukuran utama, bukan sekadar pelatihan atau kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Muktamar 2026 menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi sistem kaderisasi kita. Sudah saatnya masa pengabdian, pengalaman organisasi, prestasi kepemimpinan, dan kontribusi nyata kepada jamaah menjadi ukuran utama dalam regenerasi kepemimpinan.
Sebab NU dibangun bukan oleh orang-orang yang sekadar mengikuti pelatihan, melainkan oleh mereka yang mengabdikan hidupnya untuk perjuangan. Pengabdian itulah yang seharusnya menjadi mata uang tertinggi dalam kaderisasi NU.
