Binanews.id | Bogor– Pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998 pemberian gelar “Bapak Pembangunan” kepada Presiden Soeharto. Gelar ini diberikan sebagai penghargaan untuk Soeharto yang dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi, selama 30 tahun kekuasaannya, pendapatan negara perkapita meningkat dari US$80 di tahun 1967 menjadi US$990 di tahun 1997. Ekspor meningkat dari US$ 665juta menjadi US$52 miliar. Namun di balik statistik angka itu tersimpan data kemiskinan yang besar jumlahnya. Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pernah menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesian di tahun 1993 berjumlah 27 juta jiwa. Namun tolok ukur kemiskinan pada waktu adalah setiap orang yang berpenghasilan Rp20.000/bulan. Batas kemiskinan tersebut menggunakan ukuran kebutuhan fisik minimum dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) tahun 1993 yaitu Rp80.000/bulan, maka kalau dihitung berdasarkan data tersebut sekitar 180 juta jiwa atau hampir 90% rakyat hidup dalam garis kemiskinan.
Puncaknya pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis moneter (krismon), nilai rupiah anjlok terhadap dolar Amerika, yang berfluktuasi Rp12.000-Rp18.000 dari semulai Rp2.200 pada awal tahun. Di tengah situasi ini, tim ekonomi Soeharto justru menaikkan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Dan ekonomi rakyat semakin terpuruk terperosok, namun presiden Soeharto menyiasati situasi rawan pangan dengan menggaungkan makan tiwul, yang disampaikannya melalui siaran televisi. Soeharto tetap penuh percaya diri, dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia terbang ke Jerman untuk berobat.
Gerakan Mahasiswa terbukti menjadi gerakan yang paling konsisten melawan Orde Baru. Represi dan pemenjaraan tidak menghentikan perlawanan. Sejak 1971 hingga 1988 mereka tak henti-henti melakukan aksi-aksi penggulingan Soeharto. Tahun 1971 mereka menyerukan golput, untuk tidak memilih dalam pemilu yang mereka anggap sekadar memenangkan Golkar, partai Soeharto. Tahun 1974 mereka kembali bergerak untuk menolak dominasi modal asing dan kepemimpinan Soeharto. Tahun 1978 mereka menuntut sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto atas penyelewengan UUD 45 dan Pancasila. Akhir 1980an mahasiswa kembali bergerak untuk menunjukkan solidaritas kepada kaum tani yang tergusur: Kedung Ombo, Badega, Cimacan, Cilacap. Radikalisme mahasiswa mulai diarahkan pada struktur politik Orde Baru. Di Jakarta FAMI melakukan aksi di DPR menuntut Sidang Istimewa. Tahun 1994 dibentuk sejumlah gerakan mahasiswa. antara lain SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Tepat bulan Mei 1998, aksi demo mahasiswa menentang Soeharto mulai meluas ke berbagai kota. Mulanya hanya aksi di dalam kampus, mereka mulai bergerak melakukan unjuk rasa di jalan-jalan.
Sejarah mencatat penculikan aktivis 1998 adalah proses penghilangan secara paksa lewat penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat negara selama periode 1997-1998. Dari angka itu satu orang dinyatakan mati, sembilan orang dilepaskan dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. Salah satunya Tuti Koto, ibu dari Yani Afri salah satu korban penculikan yang tidak kembali, menanyakan keberadaan putranya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam). Hingga akhir hayatnya November 2012, Ibu Tuti Koto tidak pernah mendapatkan kejelasan tentang putranya.
FORKOT (Forum Kota), salah satu elemen mahasiswa yang sering bentrok dengan aparat. Awalnya beranggotakan hanya 16 kampus membludak menjadi 70 kampus, tercatat sebagai organ gerakan mahasiswa pertama yang menembus gedung MPR pada 18 Mei 1998. Setelah jatuhnya Soeharto aksi-aksi mereka makin radikal, sejalan dengan tindakan represi yang dilakukan TNI dan Polri. Aksi-aksi mereka menuntut dihapuskannya Dwi fungsi TNI, menentang SI MPR 98, penolakan RUU PKB sering berakhir chaos. Ribuan aktivis Forkot bersama mahasiswa dan organ lain, berani menghadapi panser dan meriam air aparat dengan hanya bersenjatakan tongkat bendera, batu dan bom molotov. Aksi radikal mereka tak urung mengundang kecaman dan cibiran dari berbagai organisasi yang mendukung Habibie sebagai pengganti Soeharto seperti KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), PAM Swakarsa dan kelompok-kelompok pro-Orde Baru yang antigerakan mahasiswa memplesetkan kepanjangan Forkot sebagai Forum Komunis Total. Semakin meningkatnya eskalasi gerakan mahasiswa, dukungan dari berbagai elemen masyarakat meningkat. Dukungan mulai membanjir dari elite politik, organisasi non pemerintah, buruh dan rakyat. Berbagai gerakan mulai menyokong dan menyumbang pada gerakan mahasiswa. Bahkan tidak jarang secara perorangan.
Pada 16 Mei 1998 ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek dan luar jakarta mulai bergerak menuju gedung DPR/MPR di Senayan. Dari waktu ke waktu mahasiswa terus berdatangan memenuhi gedung wakil rakyat bahkan sampai naik ke atas atap gedung. Ribuan mahasiswa menginap dan bertahan di gedung tersebut dengan risiko apapun. Tuntutan mereka satu: Soeharto harus turun dari jabatan presiden. Gedung DPR/MPR telah disita oleh rakyat. Suasana malam di gedung DPR/MPR terasa mencekam. Walaupun banyak mahasiswa yang bertahan, terutama yang dari luar kota suasananya tetap diliputi ketidakpastian. Mereka mengisi waktu dengan bermain gitar dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Tepat 21 Mei 1998 di hadapan awak media nasional dan internasional, Soeharto mengumumkan mundur sebagai presiden Republik Indonesia. Wapres B.J Habbibie kala itu, langsung dilantik menjadi presiden RI yang ketiga. Akhir sebuah kediktatoran yang kejam dan congkak berakhir secara dramatis. Di jalan-jalan dan gedung DPR, rakyat meluapkan kegembiraan dengan berbagai ekspresi. Sebuah fase baru dimulai, perjalanan transisi sebuah bangsa menuju demokrasi harapan besar yang di cita-citakan. Untuk mencegah hal negatif yang sedang terjadi menimpa negeri ini berlanjut maka disusunlah: Enam Tuntutan Reformasi:
1. Penegakan supremasi hukum.
2. Pemberantasan KKN
3. Adili Soeharto dan kroninya.
4. Cabut Dwifungsi ABRI/Polri
5. Pemberian Otonomi Daerah.
Kini dua puluh empat tahun Reformasi berlalu, di manakah posisi bangsa kita dalam perjalanan menuju Demokrasi dunia? (Ted)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
