Binanews.id | Bogor -Di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi gerakan mahasiswa nasionalis, ruang-ruang diskusi ideologis kembali dihidupkan oleh kader-kader muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Kabupaten Malang. Melalui forum bertajuk “Dialektika Marhaenis”, semangat untuk mengembalikan tradisi berpikir kritis dan keberpihakan kepada rakyat kecil tampak sedang dirawat serta diteguhkan kembali.
Kegiatan yang diselenggarakan pada Rabu (17/6/2026) di Cafe 99 Gondanglegi tersebut mengangkat tema “Indonesia di Persimpangan Jalan: Marhaenisme Menjawab Krisis Keadilan Sosial di Era Modern.” Tema tersebut dipilih sebagai respons atas berbagai persoalan kebangsaan yang saat ini dirasakan semakin kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, ketidakadilan agraria, terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber kesejahteraan, hingga menguatnya kecenderungan politik yang menjauh dari kepentingan rakyat kecil.
Forum tersebut menghadirkan dua narasumber muda, yakni *Raihan Dzaky, S.H.*, Sekretaris Cabang GmnI Kota Batu sekaligus Ketua Komisariat GmnI UIN Malang periode 2024, serta *Lalu Muhammad Amar, S.H.*, Wakil Ketua Bidang Reforma Agraria DPP GmnI periode 2025–2028. Jalannya diskusi dipandu oleh Bung Didik Syarfil Anam sebagai moderator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam suasana yang berlangsung hangat namun kritis, berbagai persoalan bangsa dibedah dari sudut pandang Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan yang sejak awal dirumuskan oleh Bung Karno untuk membela kaum tertindas. Marhaenisme sendiri menjadi landasan ideologis GmnI sejak organisasi tersebut didirikan pada 23 Maret 1954 sebagai hasil peleburan tiga organisasi mahasiswa nasionalis. Hingga kini, GmnI tetap menempatkan dirinya sebagai organisasi kader yang berorientasi pada perjuangan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.
Lebih dari sekadar agenda diskusi rutin, kegiatan tersebut dipandang sebagai simbol kebangkitan tradisi intelektual kader GmnI di Kabupaten Malang. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sedikit pihak yang menilai bahwa ruang-ruang dialektika di kalangan mahasiswa mulai mengalami kemunduran. Aktivitas organisasi sering kali terjebak pada rutinitas administratif, sementara tradisi membaca, menulis, berdiskusi, dan melakukan kajian sosial perlahan mengalami penyusutan.
Situasi tersebut juga dirasakan dalam dinamika internal organisasi mahasiswa pada umumnya. Di tengah perubahan kepemimpinan, kesibukan kader, hingga berbagai persoalan struktural yang sering muncul dalam organisasi kemahasiswaan, keberlangsungan gerakan kerap diuji oleh persoalan konsolidasi dan kesinambungan kaderisasi.
Kondisi tersebut tampaknya tidak menyurutkan semangat sebagian kader muda GMNI di Kabupaten Malang. Justru di tengah situasi ketika organisasi sempat dinilai kehilangan arah akibat minimnya konsolidasi serta berkurangnya intensitas forum-forum ideologis, upaya untuk menghidupkan kembali ruang belajar kolektif mulai diperlihatkan.
Forum Dialektika Marhaenis menjadi salah satu bukti bahwa semangat kaderisasi tidak hanya diwujudkan melalui seremoni atau agenda formal organisasi, tetapi juga melalui keberanian untuk membuka ruang perdebatan gagasan. Sebab dalam tradisi GMNI, kader tidak hanya dituntut menjadi pelaksana kegiatan, melainkan juga menjadi intelektual organik yang mampu membaca realitas sosial, memahami kontradiksi zaman, dan menawarkan jalan keluar bagi persoalan rakyat.
Kebangkitan forum-forum intelektual semacam ini memiliki arti penting bagi masa depan gerakan mahasiswa. Di saat sebagian organisasi mahasiswa dinilai semakin pragmatis dan kehilangan orientasi ideologis, upaya untuk kembali mendiskusikan Marhaenisme menunjukkan bahwa kader-kader muda masih berupaya menjaga ruh perjuangan organisasi.
Tema yang diangkat pun dinilai relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Ketimpangan penguasaan sumber daya, konflik agraria, meningkatnya biaya pendidikan, serta berbagai persoalan sosial lainnya menunjukkan bahwa cita-cita keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila masih memerlukan perjuangan panjang. Dalam konteks itulah, Marhaenisme diposisikan bukan sebagai romantisme sejarah, melainkan sebagai alat analisis untuk memahami sekaligus menjawab persoalan masyarakat kontemporer.
Di sisi lain, kegiatan tersebut juga menjadi pesan bahwa regenerasi kepemimpinan dalam organisasi tidak boleh berhenti pada figur tertentu. Organisasi yang sehat ditandai oleh kemampuan kader-kadernya untuk tetap bergerak, berpikir, dan berjuang meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Bahkan ketika sebagian tokoh atau pemimpin organisasi sedang tidak berada di tengah-tengah kader karena menjalankan tugas dan tanggung jawab lain, denyut perjuangan seharusnya tetap dijaga oleh kolektivitas kader.
Semangat itulah yang tampak sedang dirawat oleh kader-kader GMNI di Kabupaten Malang. Forum Dialektika Marhaenis tidak hanya menghadirkan diskusi tentang keadilan sosial, tetapi juga menghadirkan optimisme bahwa organisasi mahasiswa masih dapat menjadi ruang pembentukan karakter, laboratorium pemikiran, sekaligus tempat lahirnya calon pemimpin bangsa yang berpihak kepada rakyat.
Di tengah derasnya arus pragmatisme politik dan budaya instan yang semakin menguat, keberanian untuk kembali berdialektika sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan intelektual. Sebab sebagaimana semboyan yang terus diwariskan dalam tradisi GmnI, kader tidak cukup hanya menjadi pejuang yang bergerak di lapangan, tetapi juga harus menjadi pemikir yang mampu membaca arah zaman.
Maka dari Gondanglegi, sebuah pesan sederhana kembali ditegaskan: kebangkitan organisasi tidak selalu dimulai dari panggung besar atau mobilisasi massa yang ramai. Kebangkitan sering kali lahir dari meja-meja diskusi sederhana, dari buku-buku yang dibaca bersama, dan dari keberanian kader untuk terus bertanya, berpikir, serta memperjuangkan cita-cita keadilan sosial bagi kaum Marhaen.
“Pejuang-Pemikir, Pemikir-Pejuang.” Sebuah semboyan yang kembali dihidupkan, bukan hanya untuk dikenang, melainkan untuk diperjuangkan.
