Binanews.id | Bogor– Kementerian Kesehatan RI mulai memberikan vaksin human papillomavirus (HPV) kepada anak laki-laki kelas 5 SD atau berusia sekitar 11 tahun di tiga provinsi pada Agustus 2026, bertepatan dengan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Ketiga provinsi tersebut yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, dan Bali.
Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, dr Indri Yogyaswari, MARS, mengatakan pemberian vaksin HPV pada anak laki-laki akan dilakukan secara bertahap sebelum diperluas secara nasional.
“Jadi memang di tahun ini kami rencanakan untuk bias bulan Agustus, kita akan memulai introduksi pemberian vaksin HPV pada anak laki-laki di tiga provinsi. Jadi betul di Yogyakarta, kemudian di Jakarta, dan Bali,” kata Indri dalam konferensi pers, Selasa (4/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan pemberian vaksin HPV pada anak laki-laki dilakukan untuk mendukung upaya eliminasi kanker leher rahim pada perempuan.
Menurutnya, pemberian vaksin HPV untuk anak laki-laki sebelumnya direncanakan dimulai secara nasional.
“Cuma memang targetnya langsung nationwide, kalau di renaksi yang lalu ya. Nah saat ini renaksi tersebut sedang dalam proses revisi, jadi kami ingin membuat program yang lebih bertahap gitu ya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Indri mengatakan pemberian vaksin HPV untuk anak laki-laki akan diperluas ke tiga provinsi lainnya pada 2027, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.
Kemudian, pada 2028, program tersebut akan diperluas ke Jawa Timur. Dengan demikian, terdapat tujuh provinsi yang menjadi wilayah pelaksanaan program secara bertahap selama tiga tahun sebelum ditargetkan berlaku secara nasional.
“Jadi memang kita mulai dulu di tahun ini untuk tiga provinsi, yang tadi kami sudah sampaikan, nanti di tahun depan akan ada tiga provinsi lagi tambahan, tahun 2028 akan ada tambah satu provinsi, sebelum rencana kita akan nationwide,” tutur Indri.
Ia mengatakan pelaksanaan secara bertahap dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi Komisi Imunisasi Nasional dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), termasuk cakupan imunisasi HPV pada anak perempuan di wilayah yang menjadi sasaran.
“Kenapa demikian? Karena memang dari sisi rekomendasi KIN atau Komisi Imunisasi Nasional dan WHO juga, jadi memang untuk yang HPV Boys ini tidak ada syaratnya. Syaratnya adalah cakupan imunisasi HPV pada anak perempuan di wilayah tersebut sudah 90 persen. Jadi inilah alasannya kenapa kami bikin bertahap, tidak langsung nationwide,” lanjutnya lagi.
Menurut Indri, pendekatan bertahap juga dilakukan agar pelaksanaan program dapat dievaluasi sebelum diperluas ke seluruh Indonesia.
Editor : Fathurroji
