Biannews.id | Front Persaudaraan Islam (FPI) menempatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai ruh organisasi, lalu menurunkannya ke dalam tiga program juang, yaitu deradikalisasi, deliberalisasi, dan aswajaisasi. Penegasan itu datang dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Muhammad bin Hussein al-Atas, dalam sebuah wawancara yang membahas peran organisasinya merawat nilai-nilai Aswaja, terutama di bidang pendidikan, dakwah, dan pembinaan masyarakat.
Akarnya menjulur ke Front Pembela Islam yang berdiri pada 1998, kala reformasi bergulir dan sejumlah tokoh serta pengasuh pesantren turun tangan menertibkan kemaksiatan yang merebak. Begitu pemerintah membubarkannya pada 2020, para pengurus tidak surut, melainkan mendeklarasikan wadah baru yang kini bernama Front Persaudaraan Islam dan telah menapaki tahun kelima. Organisasi ini berjalan dengan sistem imamah, dengan Buya Qurtubi Jailani sebagai imam pusat, dan menurut al-Atas sayapnya kini terbentang di 25 provinsi.
Bagi Muhammad bin Hussein al-Aqtas, komitmen pada Aswaja bukan slogan yang ditempel di spanduk, melainkan sikap yang tertulis hitam di atas putih dalam anggaran dasar, sejak organisasi ini masih bernama Front Pembela Islam sampai berganti menjadi Front Persaudaraan Islam. “Aswaja menjadi satu jargon pasti yang harus menjadi ruh organisasi. Apa pun yang mengatasnamakan FPI harus terverifikasi dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dalam akidah, fikih, maupun akhlak,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk membuktikan sikap itu bergigi, ia menuturkan satu kasus. Di salah satu provinsi, seorang imam daerah rajin membuat video di TikTok dan beberapa kali mengkritik para sahabat Nabi dengan nada yang ia nilai kelewatan. Pengurus pusat lalu memanggilnya dan memverifikasi langsung apakah pernyataan itu memang keluar dari mulutnya, dan setelah yang bersangkutan mengakui sekaligus bertahan pada pendapatnya, FPI memecatnya. “Sikap FPI ini bukan hanya jargon. Menjadi rumah bersih Aswaja itu komitmen,” katanya.
Dari komitmen itulah lahir tiga program juang. Yang pertama deradikalisasi. Muhammad bin Hussein al-Aqtas membaca radikalisme sebagai buah dari pertemuan dua hal, yaitu agama yang dihina tanpa ada penindakan, dan pola pikir kaku yang gampang mengkafirkan sesama muslim. Indonesia, kata dia, sejak lama berpegang pada akidah Asy’ari dan fikih Syafi’i, lengkap dengan tradisi maulid dan tahlil yang turun-temurun, sehingga ketika kelompok yang mudah membidahkan dan mengkafirkan datang lalu menyalahkan kebiasaan itu, masyarakat pun resah dan terpecah, sampai sebagian terdorong ke sikap ekstrem. Ia mengaku organisasinya memakai istilah yang sama dengan pemerintah, namun yang ia soroti justru caranya. Sebab menurutnya, pemerintah memperluas makna radikal sampai orang yang memegang teguh syariat pun ikut dicap, padahal penista agama yang dilaporkan malah jarang ditindak.
Karena itu FPI menambahkan program kedua, yaitu deliberalisasi. Al-Aqtas menimbang liberalisme dan radikalisme sebagai dua ujung yang sama berbahaya, sehingga keduanya mustahil diobati dengan cara menumbuhkan yang satu untuk menekan yang lain. “Pemerintah mau deradikalisasi, tapi caranya dengan membuka liberalisasi sebesar-besarnya. Sama saja membersihkan najis dengan air kencing, sehingga dia akan tetap najis,” ujarnya.
Jalan tengah dari dua ekstrem itu hadir lewat program ketiga, yaitu aswajaisasi. Di sinilah, kata Muhammad bin Hussein al-Aqtas, Aswaja menempati posisi sebagai sawadul a’zham, yakni jalan yang ditempuh mayoritas umat Islam lintas zaman dengan akidah Asy’ari dan fikih Syafi’i yang sudah mengakar di Indonesia. “Aswaja menjadi keniscayaan agar masyarakat dan umat tidak radikal dan tidak liberal,” katanya. Ia bahkan mendorong agar negara memakai Aswaja sebagai alat menafsirkan nilai-nilai keagamaan, sehingga pemikiran di luar Aswaja yang disebarkan ke ruang publik bisa diawasi tanpa memaksa siapa pun melepas keyakinan pribadinya.
Di lapangan pendidikan, FPI menggerakkan aswajaisasi lewat jalur yang sudah lama melekat pada para pengurusnya. Organisasi ini, kata al-Aqtas, lahir dari rahim majelis taklim, sebab banyak pimpinannya, dari tingkat pusat sampai ranting, adalah pengasuh majelis yang tiap pekan mengajar kitab-kitab Aswaja. “FPI lahir dari majelis. Maka majelis menjadi panji perjuangan, garda terdepan untuk menjawab penyakit-penyakit akidah yang beredar di tengah masyarakat,” ujarnya. Jalur berikutnya adalah mimbar dan tablig akbar, lalu pondok pesantren yang banyak diasuh para dai FPI, dan terakhir karya tulis. Dakwah lewat mimbar, kata al-Aqtas, dampaknya hanya sementara, sedangkan pesantren menanamkan Aswaja jauh lebih mengakar, sehingga banyak pengasuh memilih fokus merawat pesantrennya dan menjadikan Aswaja sebagai acuan, sampai wali santri pun terpanggil menitipkan anak agar akidahnya terjaga. Ia mencontohkan Imam Pusat Front Persaudaraan Islam, Buya Qurtubi Jailani, yang menulis syarah untuk Jawharah at-Tauhid sekaligus membahas metodologi membedakan ikhtilaf, yakni perbedaan pendapat yang sah, dari inhiraf, yaitu penyimpangan yang keluar dari pokok agama.
Persoalan yang ia anggap paling mendesak justru datang dari pergeseran cara anak muda mencari ilmu. Generasi yang tumbuh dengan layar, kata al-Aqtas, lebih condong bertanya kepada kecerdasan buatan ketimbang mendatangi kiai, dan di sinilah ia mengingatkan bahayanya bila teknologi diperlakukan sebagai penafsir agama, sebab Islam berdiri di atas wahyu yang menuntut sanad dan kaidah, bukan sekadar olah data. Meski begitu, ia menolak bersikap antipati, sebab baginya kitab tetap harus diajarkan, hanya saja wasilahnya yang mesti luwes, baik lewat video pendek, konten ringkas, maupun pengembangan kecerdasan buatan yang dilatih dengan khazanah keilmuan Islam. “Tantangan kita adalah mengajarkan Aswaja dengan wasilah yang sesuai zaman, tanpa menggadaikan prinsip,” katanya.
Tantangan terberat, menurut Muhammad bin Hussein al-Aqtas, justru bersarang di dalam. Ia menyoroti sebagian dai dan pengasuh yang berhenti memperbarui ilmu, merasa cukup dengan bekal lama, lalu enggan membaca perubahan zaman, sementara tidak adanya seleksi atau uji kelayakan bagi para pengajar, kata dia, membuat mutu pembinaan kian sulit dijaga. Dari celah itulah pihak luar, mulai dari arus pemikiran transnasional sampai derasnya budaya populer, menemukan jalan untuk menggerus akidah umat.
Soal kebangsaan, Muhammad bin Hussein al-Aqtas menegaskan organisasinya berdiri di atas empat dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menyebut Pancasila sebagai produk para ulama, buah perdebatan yang melibatkan tokoh-tokoh Islam pendiri bangsa. Justru cara pandang Aswaja yang lentur, kata dia, yang membuat penerimaan itu mungkin, jauh berbeda dari kelompok berpikiran sempit yang gampang membid’ahkannya.
Karena itu ia menutup wawancara dengan satu harapan, agar Front Persaudaraan Islam tetap teguh sebagai benteng Aswaja sekaligus poros yang menyatukan elemen-elemen Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari ormas sampai majelis. Ia juga berharap organisasinya terus menjadi tulang punggung amar ma’ruf nahi munkar, sembari mengenang enam aktivisnya yang gugur dalam peristiwa KM 50, dan kelak hadir sebagai pemberi solusi atas persoalan umat yang lebih luas, termasuk ekonomi dan tata negara. “Di mana ada tempat maksiat, FPI harus hadir,” ujarnya.[]
