Binanews.id | Bogor– Gerakan Pemuda Islam (GPI) menutup Sidang Dewan Organisasi (SDO) 2026 dengan menghasilkan 15 rekomendasi strategis yang mencakup persoalan keumatan, kepemudaan dan kebangsaan, termasuk sikap organisasi menghadapi tahun politik 2029.
SDO GPI berlangsung pada 2–5 Oktober 2026. Forum dibuka di Aula Kodim 0606 Kota Bogor dan dilanjutkan di Balai Kota Bogor.
Selain 15 rekomendasi, forum tersebut menghasilkan Formula Ijtihad Pemuda Islam sebagai landasan organisasi dalam membaca dinamika bangsa dan menentukan sikap politik menjelang Pemilu 2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Steering Committee (SC) Milad dan SDO GPI 2026, Talimuddin Rumaratu, mengatakan SDO tidak hanya membahas pembenahan internal, tetapi diarahkan untuk memperkuat kontribusi GPI di tengah masyarakat.
“SDO tidak boleh berhenti sebagai forum administratif organisasi. Keputusan yang lahir harus menjadi pijakan untuk memperkuat kaderisasi, memperluas pengabdian dan memastikan GPI mampu memberikan jawaban terhadap persoalan umat dan bangsa,” kata Talimuddin, dilansir bogornetwork.com Senin (5/10/2026).
Memetakan 15 Persoalan Strategis
SDO GPI 2026 menetapkan sejumlah dokumen strategis, antara lain Falsafah Gerakan, Khittah Perjuangan, Panduan Tsaqofah atau kaderisasi, Garis Besar Program Perjuangan, Panduan Organisasi, Panduan Muslimah, Panduan Brigade serta Panduan Penyelenggaraan Administrasi.
Forum juga merekomendasikan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang akan dibawa untuk disahkan dalam Muktamar GPI ke-XII pada 2028.
Di luar persoalan internal, GPI memetakan 15 bidang strategis yang dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan umat dan bangsa, yaitu:
| No | Bidang Strategis |
|---|---|
| 1 | Keislaman dan kehidupan beragama |
| 2 | Pendidikan |
| 3 | Kepemudaan |
| 4 | Sosial dan kesejahteraan |
| 5 | Ekonomi dan kemandirian |
| 6 | Ketenagakerjaan |
| 7 | Hukum dan keadilan |
| 8 | Demokrasi dan kehidupan kebangsaan |
| 9 | Perempuan dan keluarga |
| 10 | Lingkungan hidup |
| 11 | Teknologi dan transformasi digital |
| 12 | Politik dan kebijakan publik |
| 13 | Pembangunan daerah dan pemerataan |
| 14 | Kebudayaan dan identitas nasional |
| 15 | Ketahanan pangan dan energi |
Menurut Talimuddin, pemetaan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan GPI dari sekadar merumuskan sikap normatif menuju agenda yang lebih konkret.
Setiap persoalan akan diidentifikasi, dipetakan pihak yang berkepentingan dan ditindaklanjuti melalui kajian, advokasi, audiensi, edukasi publik, kemitraan, pengawasan hingga konsolidasi pemuda.
“Pada bidang kepemudaan, misalnya, GPI menilai pemuda masih sering menjadi objek politik dan belum optimal ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Karena itu, GPI mendorong agar pemuda menjadi bagian dari perubahan sekaligus dipersiapkan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan nasional,” ujarnya.
GPI juga menyoroti sejumlah persoalan ekonomi, seperti ketergantungan ekonomi, lemahnya UMKM dan keterbatasan akses permodalan. Di bidang ketenagakerjaan, perhatian diarahkan pada pengangguran, pekerjaan informal dan ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja.
Persoalan lingkungan, pencemaran, hoaks, manipulasi informasi dan rendahnya literasi digital pemuda turut menjadi perhatian. Sementara ketimpangan pembangunan pusat-daerah serta ketahanan pangan, energi dan sumber daya strategis dinilai berkaitan dengan masa depan kedaulatan nasional.
Formula Ijtihad Pemuda Islam Menuju 2029
Salah satu keputusan penting SDO GPI 2026 adalah Formula Ijtihad Pemuda Islam untuk membaca dinamika politik menuju 2029.
GPI menempatkan fakta, nilai Islam, kepentingan umat, kepentingan bangsa dan aspirasi pemuda sebagai pertimbangan dalam menentukan sikap. Pendekatan ini diarahkan agar keputusan politik tidak hanya didasarkan pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga nilai, konstitusi dan kemaslahatan.
Persoalan yang menjadi perhatian meliputi ketimpangan sosial, disparitas pembangunan, konflik dan persatuan umat, stagnasi bangsa, degradasi moral, spirit Sumpah Pemuda, khittah perjuangan Pemuda Islam serta peran pemuda dalam tahun politik.
“Untuk menghadapi tahun politik 2029, GPI menegaskan pentingnya tabayyun, musyawarah, konstitusionalitas dan kebangsaan,” tegas Talimuddin.
Ia menambahkan, kepentingan umat dan persatuan harus dijaga, sementara pemuda perlu didorong berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab.
Pendidikan politik GPI, kata Talimuddin, tidak diarahkan untuk menentukan pilihan politik individual kader. “Pemuda harus sadar politik, tetapi kesadaran politik tidak berarti organisasi menentukan pilihan politik setiap kader. Yang harus dibangun adalah kemampuan membaca persoalan, menguji informasi, memahami kepentingan bangsa dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab,” katanya.
Sumatera Utara Tuan Rumah Muktamar 2028
SDO GPI 2026 juga menetapkan Sumatera Utara sebagai tuan rumah Muktamar GPI ke-XII pada 2028, dengan Maluku sebagai tuan rumah alternatif.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju forum tertinggi organisasi. Selain itu, rekomendasi perubahan AD/ART akan dibawa ke Muktamar XII untuk mendapatkan pengesahan.
Talimuddin menegaskan, tantangan setelah SDO adalah memastikan seluruh keputusan diterjemahkan menjadi gerakan nyata. “Ukuran keberhasilan SDO bukan seberapa banyak dan seberapa tebal dokumen yang berhasil disahkan, tetapi seberapa jauh keputusan tersebut mampu menjadi program, gerakan kader dan pengabdian nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.
Rekomendasi SDO ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah, DPR/legislatif, lembaga negara, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta masyarakat luas.
Tindak lanjutnya akan dilakukan melalui kajian dan advokasi, audiensi, edukasi publik, kemitraan, pengawasan dan konsolidasi pemuda.
“SDO GPI 2026 akhirnya menempatkan organisasi sebagai alat perjuangan dengan cara memperkuat identitas dan basis kaderisasi internal sekaligus memperbesar kebermanfaatan eksternal,” pungkas Talimuddin.[]
