Binanews.id | Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mengarahkan penggunaan bantuan keuangan desa (Bankeu Desa) tahun anggaran 2026 agar lebih fokus, terukur, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pencairan anggaran harus segera dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) di 419 desa.
“Anggaran bantuan keuangan desa harus segera dicairkan, agar pembangunan infrastruktur maupun SDM di desa-desa bisa segera terlaksana,” kata Rudy, Rabu (29/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penegasan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor ingin memastikan bantuan keuangan desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Dalam arah kebijakan penggunaan Bankeu Desa 2026, Pemkab Bogor menetapkan lima program prioritas, yakni pengelolaan sampah desa, pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial ekonomi masyarakat, program satu sarjana satu desa, serta digitalisasi data desa.
Kelima program tersebut dirancang untuk memperkuat pembangunan desa secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari aspek pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan desa.
Rudy menegaskan bahwa pemerintah desa kini harus mengambil peran lebih besar dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan lingkungan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa.
“Pemerintahan desa wajib membangun infrastruktur jalan, menghasilkan satu sarjana satu desa, mengelola sampahnya secara ramah lingkungan hingga pembuatan digital desa,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa desa menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Desa tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.
Salah satu fokus penting dalam program prioritas tersebut adalah pengelolaan sampah desa. Pemkab Bogor menilai persoalan sampah harus mulai diselesaikan dari tingkat desa agar tercipta sistem pengelolaan yang lebih efektif dan ramah lingkungan.
Untuk mendukung target itu, Rudy meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar aktif mendampingi pemerintah desa dalam membangun fasilitas pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, recycle (TPS 3R), sekaligus mendorong pembentukan kampung ramah lingkungan (KRL).
“DLH harus mendampingi pemerintah desa untuk membangun TPS 3R dan kampung ramah lingkungan (KRL), sampah harus sudah ditangani di RT dan RW, atau minimal di tingkat desa,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting agar persoalan sampah tidak terus menumpuk di hilir. Dengan sistem pengelolaan berbasis desa, sampah dapat ditangani lebih cepat sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
Selain pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama. Infrastruktur seperti jalan desa, drainase, dan jembatan dipandang sebagai fondasi penting untuk memperlancar mobilitas warga dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Bogor juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial ekonomi berbasis potensi desa. Program ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan warga dan membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.
Sementara itu, program satu sarjana satu desa menjadi salah satu strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM desa. Pemerintah ingin memastikan setiap desa memiliki sumber daya manusia terdidik yang dapat mendorong kemajuan pembangunan di wilayahnya.
Tidak kalah penting, digitalisasi desa juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan desa modern. Melalui sistem pelayanan berbasis data yang rapi dan terintegrasi, pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
Arahan lima prioritas penggunaan Bankeu Desa 2026 ini disampaikan Rudy saat kegiatan bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam rangka penyempurnaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan bantuan keuangan desa.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap bantuan keuangan desa dapat menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan fokus pada infrastruktur, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan digitalisasi, desa diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan.[]
