Binanews.id | Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas utama dalam penggunaan bantuan keuangan desa (Bankeu Desa) tahun anggaran 2026. Melalui program satu sarjana satu desa, Pemkab Bogor ingin memastikan setiap desa memiliki generasi terdidik yang mampu mendorong kemajuan pembangunan di wilayahnya.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menyampaikan arah kebijakan penggunaan Bankeu Desa 2026 bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Ia meminta agar pencairan bantuan keuangan desa segera dilakukan agar program pembangunan, termasuk peningkatan kualitas SDM, dapat segera berjalan.
“Anggaran bantuan keuangan desa harus segera dicairkan, agar pembangunan infrastruktur maupun SDM di desa-desa bisa segera terlaksana,” kata Rudy, Rabu (29/4/2026).
Program satu sarjana satu desa menjadi salah satu dari lima prioritas penggunaan Bankeu Desa 2026. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia sebagai fondasi kemajuan jangka panjang.
Menurut Rudy, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan generasi unggul melalui akses pendidikan yang lebih baik. Dengan hadirnya sarjana di setiap desa, diharapkan akan lahir sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintahan desa wajib membangun infrastruktur jalan, menghasilkan satu sarjana satu desa, mengelola sampahnya secara ramah lingkungan hingga pembuatan digital desa,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendidikan menjadi bagian penting dari arah pembangunan desa ke depan. Program satu sarjana satu desa diharapkan tidak hanya mencetak lulusan perguruan tinggi, tetapi juga menciptakan agen perubahan di tingkat desa.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi generasi muda desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Selama ini, keterbatasan akses pendidikan dan faktor ekonomi masih menjadi tantangan bagi banyak pemuda desa untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.[]









