Binanews.id | Jakarta–Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperkuat langkah penanganan sampah dengan menjalin kerja sama strategis dalam pengelolaan sampah berbasis energi listrik untuk wilayah Bogor Raya. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menjawab persoalan sampah yang kian mendesak, sekaligus membuka peluang pemanfaatannya sebagai sumber energi alternatif.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) PT Weiming Nusantara Bogor New Energi. Agenda ini berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, PLN, Pelindo, dan berbagai instansi terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya untuk Bogor Raya, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kerja sama serupa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara. Hal ini menandai perluasan implementasi proyek PSEL di wilayah perkotaan yang memiliki beban sampah cukup tinggi.
Target Nasional dan Percepatan Proyek Pengolahan Sampah
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik ramah lingkungan. Pemerintah mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah dari metode konvensional menuju pendekatan modern berbasis teknologi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa proyek-proyek yang disepakati merupakan tahap awal kolaborasi antara pemerintah dan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah terpadu.
“Tiga kerja sama pada hari ini, dua di wilayah Jabar yakni di Bekasi dan Bogor Raya lalu ketiga di Bali. Lalu akan ada 12 lokasi lainnya pada tahun ini dan pak presiden meminta segera, tidak lebih dari 7 minggu ke depan sudah harus dimulai (dibangun),” ujar Menko Pangan.
Ia menambahkan bahwa pengembangan fasilitas PSEL akan terus diperluas dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah menargetkan pembangunan puluhan titik PSEL sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah nasional.
“Hingga tahun 2029, direncanakan akan ada 32 titik PSEL yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.”
Dalam penjelasannya, Zulkifli Hasan juga mengungkapkan kapasitas pengolahan sampah yang akan dihasilkan oleh masing-masing fasilitas.
“Minimal 100 ton per hari, tapi ada juga yang 500 hingga 700 ton,” ujarnya menjelaskan kapasitas pengolahan sampah yang akan dihasilkan oleh masing-masing fasilitas.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi PSEL di lapangan.
Komitmen Daerah dan Harapan Transformasi Pengelolaan Sampah
Zulkifli Hasan juga mengingatkan bahwa kondisi darurat sampah mulai dirasakan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dinilai sangat mendesak untuk menghindari dampak lingkungan yang lebih luas.
Ia pun menyinggung pentingnya pembelajaran dari peristiwa masa lalu, termasuk kejadian di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, agar tidak terulang kembali. Pengelolaan sampah modern berbasis energi dinilai sebagai solusi berkelanjutan yang lebih aman dan efisien.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung proyek pembangunan PSEL di wilayahnya, khususnya di Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.
“Sekarang sudah ditandatangani untuk Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, semoga segera selesai dan bisa beroperasi secepatnya. Sampah teratasi, listrik dinikmati,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Bali juga menandatangani kerja sama serupa dengan PT Weiming Nusantara Bali New Energi sebagai bagian dari pengembangan proyek PSEL di wilayah tersebut.
Dari sisi investasi, Danantara Indonesia menargetkan proses pembangunan fasilitas PSEL dapat mulai berjalan paling lambat pada Juni 2026. Target ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong percepatan implementasi proyek-proyek strategis nasional, khususnya di sektor lingkungan dan energi.
Dengan adanya kerja sama ini, pemerintah berharap pengelolaan sampah di Indonesia dapat bertransformasi menjadi sistem yang lebih modern, berkelanjutan, dan memiliki nilai tambah. Tidak lagi sekadar menjadi limbah, sampah diharapkan mampu diolah menjadi sumber energi yang mendukung kebutuhan listrik nasional.
Proyek PSEL ini juga menjadi simbol perubahan paradigma dalam pengelolaan lingkungan. Dari yang sebelumnya menjadi beban, kini sampah diposisikan sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan secara produktif.[]
