Binanews.id | Jakarta — Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan dan kesehatan.
Salah satu program dengan alokasi terbesar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pelaksanaannya berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam RAPBN 2027, program tersebut memperoleh anggaran sekitar Rp240,2 triliun.
“Pada RAPBN tahun anggaran 2027, anggaran untuk program MBG melalui BGN direncanakan sebesar Rp240.201,5 miliar (Rp240,2 triliun),” tulis Buku II Nota Keuangan Hal. 3-44, dikutip Rabu (19/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sasaran MBG Mencapai 72,1 Juta Penerima
Pemerintah menargetkan program MBG pada 2027 dapat menjangkau 72,1 juta penerima manfaat. Sasaran tersebut mencakup siswa, prasiswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita.
Secara sederhana, program MBG tidak hanya diposisikan sebagai pemberian makanan kepada peserta didik. Program ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan kelompok sasaran memperoleh asupan gizi yang memadai.
Karena itu, pemerintah menempatkan perbaikan tata kelola dan ketepatan sasaran sebagai bagian penting dalam pelaksanaan MBG pada 2027.
Anggaran Turun, Tata Kelola Diperbaiki
Jika dibandingkan dengan tahun 2026, alokasi anggaran MBG pada 2027 mengalami penurunan. Pada 2026, anggaran MBG tercatat sebesar Rp268,0 triliun dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang.
Dengan demikian, terdapat perubahan baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat. Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan 2027 akan disertai dengan penataan dan refocusing sasaran agar program dapat berjalan lebih efektif.
Pemberian asupan gizi yang terjamin melalui MBG, dengan penyempurnaan tata kelola dan target sasaran di satuan pendidikan, menjadi salah satu fokus arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027.
Penataan SPPG hingga Command Centre
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah perbaikan tata kelola MBG secara komprehensif, termasuk penataan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian penting dalam penyediaan makanan bergizi.
Pemerintah juga akan melakukan refocusing penerima manfaat. Langkah ini penting agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan kepada kelompok yang benar-benar menjadi prioritas program.
Selain itu, pemerintah merencanakan pembentukan command centre program MBG. Fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mendukung pengawasan dan pengelolaan program secara lebih terintegrasi.
Pemerintah juga akan menyusun survei status gizi penerima manfaat MBG. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah intervensi makanan bergizi yang diberikan telah memberikan dampak terhadap kondisi gizi kelompok sasaran.
Anggaran Kemendikdasmen Rp61,1 triliun dan Kemendiktisaintek Rp65,1 triliun
Anggaran pendidikan sebesar Rp820,8 triliun dalam RAPBN 2027 tidak seluruhnya digunakan untuk program MBG. Dana tersebut juga dialokasikan kepada berbagai kementerian dan program yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia.
Dalam RAPBN 2027, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperoleh alokasi sekitar Rp61,1 triliun.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mendapatkan alokasi sekitar Rp65,1 triliun.
Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pemerintah tidak hanya berorientasi pada proses pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga mulai mengintegrasikan aspek gizi, kesehatan, kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola program.
Dengan demikian, RAPBN 2027 menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Tantangannya bukan hanya memastikan anggaran tersedia, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas generasi Indonesia.[]
Editor : Fathurroji
