Binanews.id | Jakarta–Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2026 untuk 263 Ustaz pada Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) cair. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp6,3 mikiar.
Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said menyatakan tunjangan ini sebagai bentuk apresiasi atas peran para ustaz dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren.
“Direktorat Jenderal Pesantren memahami sepenuhnya bahwa TPG bagi ustaz ini masih kecil. Kami terus berupaya tahun depan jumlah ustaz penerima TPG ini akan bertambah,” ujarnya di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berharap penyaluran TPG ini memberikan dukungan terhadap kesejahteraan para ustaz dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengabdian di lingkungan pesantren,” sambungnya.
Basnang menuturkan, selama ini ustaz-ustaz SPM dan PDF itu bekerja ikhlas, mengajar para santri tanpa pamrih. Mereka mendapatkan bisyarah (pendapatan) seadanya, jauh di bawah UMR (Upah Minimum Regional) karena disesuaikan dengan kekuatan finansial Yayasan/Pesantren.
“Mereka adalah pendidik moral bangsa yang mengabdi demi kemuliaan agama Islam. Kehadiran Ditjen Pesantren diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pesantren dan memperbaiki kesejahteraan para ustaznya,” imbuhnya.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal, Mastuki, menambahkan bahwa pencairan TPG tahun ini sedikit meningkat dari tahun lalu. Meskipun jumlahnya tidak besar, perhatian terhadap kesejahteraan ustadz menjadi konsen seiring dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren.
Menurutnya, tahun ini pencairan TPG dilakukan per triwulan. Selama 4 kali pencairan, jumlah ustaz penerima relatif tetap, meski ada beberapa perubahan nama karena pensiun, wafat, atau mutasi. Secara umum, pencairannya berjalan maksimal.
“Penetapan 263 ustaz penerima TPG tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pesantren. Para penerima tersebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah daerah di Sumatera dan Sulawesi,” ungkapnya.
Mastuki lebih lanjut menjelaskan, perhatian pemerintah pada kesejahteraan ustaz di satuan pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal makin besar. Karena satuan ini memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan madrasah dan sekolah. Di Muadalah (terutama Salafiyah) dan PDF, pembelajaran tetap memadukan penguatan tradisi keilmuan Islam berbasis kitab kuning dengan penyelenggaraan pendidikan formal.
“Memang ada sedikit beda dengan Muadalah Muallimin yang menekankan pada tema keilmuan Islam yang dipadukan dengan pengetahuan umum. Sekalipun demikian, kesamaannya adalah kualitas ustadz menjadi faktor penting untuk memastikan santri memperoleh pendidikan yang bermutu, baik dalam penguasaan ilmu keagamaan maupun mata pelajaran umum”, pungkasnya.[]
