Binanews.id | Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan kampus dalam pembenahan tata kelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih serta monitoring program strategis pemerintah adalah sebuah terobosan yang patut diapresiasi. Sebagai organisasi yang tegak lurus mengawal agenda pemerintahan, PROUI melihat kebijakan ini sebagai langkah krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan aset negara dan program-program pro-rakyat dijalankan dengan standar profesionalisme, transparansi, dan integritas yang tinggi.
Selama ini, terdapat kekhawatiran bahwa aset negara—seperti lahan yang diredistribusi—mungkin tidak dikelola secara optimal oleh koperasi di tingkat akar rumput. Dengan hadirnya dunia akademik, kita memberikan suntikan keilmuan dan sistem manajemen yang mumpuni bagi Kopdes Merah Putih. Pelibatan kampus bukan sekadar formalitas, melainkan upaya untuk memitigasi risiko penyalahgunaan serta memastikan setiap unit ekonomi koperasi mampu beroperasi secara mandiri dan produktif sesuai semangat Pasal 33 UUD 1945.
Lebih jauh lagi, peran kampus dalam melakukan monitoring dan pengawasan program strategis adalah wujud dari “sistem kekebalan” terhadap potensi penyelewengan. Kita memerlukan perspektif objektif dan data yang akurat dari civitas akademika untuk mengawal kebijakan seperti penyitaan aset koruptor untuk subsidi rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga upaya hilirisasi sumber daya alam. Akademisi mampu memberikan early warning system jika ditemukan praktik yang melenceng dari niat mulia Presiden Prabowo, sehingga program ini tidak terjebak dalam inefisiensi atau perilaku serakahnomic yang merugikan rakyat.
Bagi PROUI, sinergi antara pemerintah, kampus, dan masyarakat adalah kunci utama untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah bukan sekadar proyek administratif, tetapi alat perjuangan ekonomi yang nyata. PROUI berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal kolaborasi strategis ini, memastikan bahwa arah pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berada pada rel yang benar demi mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia yang berkeadilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
