Binanews.id | Bogor— Pemerintah Kecamatan Bogor Barat meluncurkan inovasi pelayanan publik berbasis digital bernama Layanan Administrasi Publik Terintegrasi di Kecamatan Bogor Barat (Lapis Bobar), Rabu (19/8/2026).
Layanan berbasis WhatsApp ini dirancang untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan mengakses sejumlah layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor kecamatan. Digitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus membuat proses administrasi lebih cepat dan transparan.
Peluncuran Lapis Bobar berlangsung bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan dihadiri Camat Bogor Barat Dudi Fitri Susandi, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, para lurah, serta ASN se-Kecamatan Bogor Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melayani Sekitar 253 Ribu Warga
Camat Bogor Barat Dudi Fitri Susandi mengatakan, Lapis Bobar merupakan bagian dari komitmen pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Wilayah Bogor Barat memiliki sekitar 253 ribu warga yang tersebar di 16 kelurahan. Jumlah penduduk tersebut membuat kebutuhan terhadap pelayanan administrasi yang mudah diakses menjadi semakin penting.
“Fokus utama kami adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Indikator keberhasilan kami diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai skor 3,9 dengan kategori memuaskan,” kata Dudi.
Menurut Dudi, transformasi digital dalam pelayanan publik bukan sekadar memindahkan proses administrasi ke platform digital. Lebih dari itu, digitalisasi diharapkan dapat mengurangi hambatan warga dalam memperoleh informasi, terutama terkait persyaratan dan prosedur layanan.
“Lapis Bobar ini menjadi problem solver untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Melalui Lapis Bobar, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan administrasi, termasuk Kartu Keluarga (KK). Warga juga dapat melakukan pengecekan desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data kemiskinan serta mengakses berbagai layanan surat pengantar administrasi di tingkat kecamatan.
Dengan pola tersebut, warga tidak perlu berulang kali datang ke kantor hanya untuk menanyakan persyaratan atau memastikan kelengkapan dokumen. WhatsApp dipilih sebagai media layanan karena merupakan aplikasi komunikasi yang sudah umum digunakan masyarakat.
Inovasi seperti Lapis Bobar juga menunjukkan perubahan cara pemerintah daerah memberikan pelayanan. Jika sebelumnya masyarakat harus menyesuaikan diri dengan jam pelayanan kantor, layanan digital memungkinkan sebagian proses informasi dilakukan dari jarak jauh.
Namun, keberhasilan layanan digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi. Kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, kecepatan respons, keamanan data, serta kemampuan petugas memberikan pendampingan kepada warga tetap menjadi faktor penting.
Karena itu, layanan digital idealnya tidak menghilangkan pelayanan tatap muka, tetapi menjadi alternatif dan pelengkap bagi masyarakat yang membutuhkan akses administrasi secara lebih praktis.
Pembangunan Membutuhkan Kolaborasi
Dudi meminta dukungan masyarakat dalam berbagai agenda penataan wilayah dan pembangunan strategis yang berlangsung di Bogor Barat.
Sejumlah proyek yang menjadi perhatian di antaranya pengembangan Gene Bank di area RS Marzuki Mahdi, penataan kawasan Balumbang Jaya, hingga rencana pembangunan Fakultas Kedokteran IPB.
Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penataan ruang, hingga pemanfaatan teknologi merupakan bagian yang saling berkaitan dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat.
“Semua langkah ini adalah bagian dari dinamika pembangunan untuk kemajuan Bogor Barat. Kami optimis, dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat, Bogor Barat dapat mewujudkan tata kelola wilayah yang semakin tertata dan sejahtera,” pungkasnya.[]
Editor : Fathurroji
