Binanews.id | Bogor–Kecamatan Leuwiliang merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Bogor yang memiliki potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang cukup besar. Kecamatan ini terdiri atas 11 desa, yaitu Desa Barengkok, Cibeber I, Cibeber II, Karacak, Karehkel, Karyasari, Leuwiliang, Leuwimekar, Pabangbon, Purasari, dan Puraseda, dengan luas wilayah mencapai 62,21 kilometer persegi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Leuwiliang 2025, jumlah penduduk Kecamatan Leuwiliang mencapai 138.094 jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 2.220 jiwa per kilometer persegi. Struktur pemerintahan wilayah didukung oleh 463 RT dan 130 RW yang tersebar di seluruh desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di bidang pendidikan, Leuwiliang memiliki infrastruktur yang relatif memadai. Tercatat terdapat 13 Taman Kanak-Kanak (TK), 63 Sekolah Dasar (SD), 28 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 19 Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). Jumlah tenaga pendidik mencapai 34 guru TK, 505 guru SD, 243 guru SMP, dan 310 guru SMA/SMK.
Sementara itu, jumlah peserta didik yang tercatat pada tahun 2025 mencapai 572 siswa TK, 12.033 siswa SD, 6.227 siswa SMP, dan 7.022 siswa SMA/SMK.
Selain dikenal sebagai wilayah pendidikan, Leuwiliang juga memiliki sektor pertanian yang cukup produktif. Berdasarkan data BPS Volume 37 Tahun 2025, komoditas unggulan yang menjadi penyumbang produksi terbesar antara lain manggis sebanyak 13.111 kuintal, petai 10.030,6 kuintal, durian 7.413,3 kuintal, pisang 6.446,2 kuintal, dan rambutan 3.713,7 kuintal per tahun.
Namun di balik berbagai potensi tersebut, Kecamatan Leuwiliang masih menghadapi tantangan serius dalam sektor pendidikan, khususnya terkait Anak Tidak Sekolah (ATS).
1.474 Anak Teridentifikasi Sebagai ATS
Berdasarkan data Sistem Verifikasi dan Validasi (Verval) ATS Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen yang dihimpun Tim Riset Binanews.id, terdapat 1.474 anak yang teridentifikasi sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Leuwiliang.
Dari jumlah tersebut, baru 358 anak atau 24,29 persen yang berhasil diverifikasi. Sementara itu, sebanyak 1.116 anak atau 75,71 persen masih berstatus belum diverifikasi.
Tingginya jumlah data yang belum tervalidasi menunjukkan bahwa tantangan pendidikan di Leuwiliang tidak hanya berkaitan dengan anak yang berada di luar sistem pendidikan, tetapi juga menyangkut kualitas dan akurasi data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan.
Proses verifikasi menjadi sangat penting karena akan menentukan langkah intervensi yang tepat bagi setiap anak sesuai kondisi yang sebenarnya.
Desa Purasari Menjadi Penyumbang ATS Tertinggi
Hasil studi dokumentasi Tim Riset Binanews.id menunjukkan bahwa jumlah ATS tersebar di seluruh desa di Kecamatan Leuwiliang dengan tingkat yang berbeda-beda.
Desa Purasari menjadi wilayah dengan jumlah ATS tertinggi, yaitu 262 anak atau sekitar 17,77 persen dari total ATS Kecamatan Leuwiliang. Dari jumlah tersebut, 90 anak telah diverifikasi, sedangkan 172 anak lainnya masih belum diverifikasi.
Posisi berikutnya ditempati oleh:
-
Desa Karehkel: 191 ATS
-
Desa Karacak: 186 ATS
-
Desa Cibeber II: 152 ATS
-
Desa Puraseda: 139 ATS
Sementara itu, jumlah ATS terendah ditemukan di Desa Karyasari dengan 61 anak.
Jika dilihat dari tingkat keberhasilan verifikasi data, Desa Puraseda mencatat capaian tertinggi dengan tingkat verifikasi 38,85 persen, yakni 54 anak terverifikasi dari total 139 ATS.
Disusul oleh:
-
Desa Purasari: 34,35 persen
-
Desa Cibeber II: 26,32 persen
-
Desa Karehkel: 26,18 persen
Sebaliknya, Desa Karacak menjadi desa dengan tingkat verifikasi terendah, yaitu hanya 9,14 persen atau 17 anak terverifikasi dari total 186 ATS.
Kondisi ini mengindikasikan masih adanya kendala dalam proses pendataan, pelacakan, dan penjangkauan anak-anak yang masuk kategori ATS.
Faktor Ekonomi Menjadi Penyebab Dominan
Analisis Tim Riset Binanews.id menunjukkan bahwa penyebab ATS di Kecamatan Leuwiliang bersifat kompleks dan multidimensional.
Dalam sistem Verval ATS, setiap penyebab diberikan kode tertentu. Beberapa kategori yang paling banyak ditemukan antara lain:
-
K_7: Anak bekerja
-
K_19: Melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren atau lembaga pendidikan lain
-
K_1: Tidak mau bersekolah
-
K_4: Menganggap pendidikan yang telah ditempuh sudah cukup
-
K_21: Meninggal dunia
Dari seluruh data yang berhasil dikaji, faktor K_7 atau bekerja menjadi penyebab paling dominan dengan sekitar 102 kasus.
Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama anak keluar dari pendidikan formal. Sebagian anak memilih atau terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Penyebab terbesar berikutnya adalah K_21 atau meninggal dunia dengan 86 kasus. Jumlah ini cukup signifikan dan mengindikasikan bahwa sebagian data ATS masih memerlukan pembaruan karena anak yang bersangkutan sebenarnya sudah tidak menjadi sasaran layanan pendidikan.
Jumlah yang sama, yaitu sekitar 86 kasus, ditemukan pada kategori K_19, yakni anak yang melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren atau lembaga pendidikan lainnya.
Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa tidak semua anak yang tercatat sebagai ATS benar-benar berhenti belajar. Sebagian masih mengikuti proses pendidikan melalui jalur keagamaan atau pendidikan nonformal yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendataan nasional.
Sementara itu, kategori K_1 atau tidak mau bersekolah tercatat sebanyak 59 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan motivasi belajar, lingkungan sosial, dan persepsi terhadap pendidikan juga menjadi faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian.
Pola Penyebab ATS Berbeda di Setiap Desa
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa setiap desa memiliki karakteristik penyebab ATS yang berbeda.
Di Desa Purasari, faktor bekerja (K_7) menjadi penyebab terbesar dengan 45 kasus, diikuti kategori melanjutkan ke pondok pesantren atau lembaga lain (K_19) sebanyak 20 kasus.
Di Desa Puraseda, faktor bekerja juga mendominasi dengan 28 kasus, sedangkan kategori K_4 atau menganggap pendidikan sudah cukup tercatat sebanyak 13 kasus.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pendidikan dasar atau menengah sebagai tingkat pendidikan yang sudah memadai untuk memasuki dunia kerja.
Sementara itu, Desa Cibeber II mencatat jumlah tertinggi untuk kategori tidak mau bersekolah (K_1) dengan 13 kasus, mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek motivasi belajar dan pendampingan keluarga.
Berbeda dengan desa lainnya, Desa Pabangbon menunjukkan kecenderungan kuat pada kategori K_19, yaitu melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren atau lembaga pendidikan lain sebanyak 11 kasus. Hal ini mencerminkan kuatnya tradisi pendidikan keagamaan di wilayah tersebut.
Sedangkan di Desa Karehkel, kategori K_21 atau meninggal dunia menjadi yang tertinggi dengan 23 kasus, sekaligus menjadi jumlah terbesar dibanding seluruh desa lainnya.
ATS Bukan Sekadar Persoalan Pendidikan
Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, Tim Riset Binanews.id menyimpulkan bahwa fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Leuwiliang bukan semata-mata persoalan akses pendidikan.
Fenomena ini merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, hingga administratif. Tingginya kasus anak bekerja menunjukkan masih adanya tekanan ekonomi keluarga. Di sisi lain, keberadaan anak yang melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren memperlihatkan perlunya integrasi data pendidikan formal dan nonformal yang lebih baik.
Selain itu, rendahnya motivasi belajar pada sebagian anak serta masih ditemukannya data ATS yang berkaitan dengan anak yang telah meninggal dunia menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkala.
Karena itu, penanganan ATS memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan lintas sektor. Pemerintah daerah, sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, dunia usaha, serta instansi kependudukan perlu bekerja bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak.
Perbaikan akurasi data, penguatan program bantuan ekonomi bagi keluarga rentan, peningkatan motivasi belajar, serta penguatan koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting agar angka ATS di Kecamatan Leuwiliang dapat ditekan secara berkelanjutan. Dengan demikian, potensi besar yang dimiliki wilayah ini dapat didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik di masa mendatang.
Sumber: Tim Riset Binanews.id berdasarkan Data BPS Kecamatan Leuwiliang 2025 dan Sistem Verval ATS Pusdatin Kemendikdasmen.
