Binanews.id | Jakarta — Pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi Rp820,9 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp100 triliun atau 13,9 persen dibandingkan alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp720,8 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Namun, peningkatan anggaran pendidikan tidak serta-merta berarti adanya kenaikan gaji guru. Pemerintah menyatakan kenaikan gaji guru belum masuk dalam perencanaan anggaran 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah masih membuka kemungkinan perubahan kebijakan apabila kondisi fiskal memungkinkan dan terdapat kebutuhan yang dinilai mendesak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Belum, belum, belum direncanakan. Tapi bukan berarti enggak mungkin. Kan bisa saja sambil berjalannya waktu nanti kalau memang pemerintah punya uang lebih dan memang dibutuhkan, kita bisa tambah juga. Tapi sekarang belum direncanakan,” kata Purbaya usai konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tambahan anggaran pendidikan pada 2027 lebih diarahkan untuk membiayai berbagai program pendidikan, bantuan peserta didik, pembangunan sarana pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta dukungan terhadap tenaga pendidik melalui tunjangan yang telah berjalan.
Anggaran Pendidikan dan Amanat Konstitusi
Purbaya menjelaskan, peningkatan anggaran pendidikan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). Kebijakan tersebut sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.
Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menentukan kemampuan generasi muda untuk memasuki dunia kerja, berinovasi, serta menghadapi perubahan sosial dan teknologi.
Karena itu, peningkatan anggaran pendidikan diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
PIP dan KIP Kuliah Perluas Akses Pendidikan
Salah satu penggunaan anggaran tersebut adalah bantuan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat menjangkau 22,1 juta siswa.
Program ini ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga yang membutuhkan agar dapat tetap mengikuti pendidikan. Dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi.
Pada jenjang pendidikan tinggi, pemerintah menargetkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diberikan kepada sekitar 1,1 juta mahasiswa.
Dengan demikian, kebijakan bantuan pendidikan tidak berhenti pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga diarahkan untuk membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat
Selain bantuan langsung kepada peserta didik, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendidikan.
Dua program yang mendapat perhatian adalah Sekolah Unggul Garuda (SUG) dan Sekolah Rakyat (SR). Keduanya menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan SDM unggul.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda dan 100 Sekolah Rakyat baru.
Sementara itu, 166 Sekolah Rakyat yang telah dibangun ditargetkan mulai beroperasi. Artinya, anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk membangun fasilitas baru, tetapi juga memastikan fasilitas yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan.
MBG Terintegrasi dengan Pendidikan
Kebijakan pendidikan 2027 juga dikaitkan dengan aspek kesehatan dan pemenuhan gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai pemberian makanan kepada peserta didik. Pemenuhan kebutuhan gizi memiliki hubungan dengan kemampuan anak mengikuti proses pembelajaran dan menjaga kondisi kesehatan selama masa pertumbuhan.
Pada 2027, pemerintah menargetkan MBG menjangkau 60,6 juta penerima manfaat.
“Peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sebagainya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden,” ujar Purbaya.
Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya menghubungkan kebijakan pendidikan dengan persoalan yang lebih luas, yakni kesehatan dan kualitas tumbuh kembang anak.
BOS dan BOP PAUD Tetap Berjalan
Dukungan terhadap operasional satuan pendidikan juga tetap menjadi bagian dari anggaran pendidikan 2027.
Pemerintah melanjutkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekitar 54,2 juta siswa. Selain itu, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dialokasikan untuk sekitar 6,3 juta peserta didik.
Bantuan operasional ini penting karena satuan pendidikan membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Dengan dukungan tersebut, sekolah dan lembaga pendidikan anak usia dini memiliki sumber pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan.
Tunjangan Profesi Guru Tetap Dialokasikan
Meskipun kenaikan gaji guru belum masuk dalam rencana anggaran 2027, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
TPG tersebut diperuntukkan bagi sekitar 1,7 juta guru ASN dan non-ASN di daerah.
Hal ini perlu dibedakan dengan kenaikan gaji. Tunjangan profesi merupakan bentuk dukungan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sedangkan kenaikan gaji merupakan perubahan terhadap komponen penghasilan pokok.
Renovasi Ribuan Sekolah
Pembangunan kualitas pendidikan juga membutuhkan lingkungan belajar yang layak. Karena itu, RAPBN 2027 mencakup program renovasi 12.215 sekolah dan madrasah.
Perbaikan sarana pendidikan menjadi bagian penting karena kualitas pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh kurikulum dan guru, tetapi juga kondisi ruang kelas, fasilitas sanitasi, lingkungan belajar, serta sarana pendukung lainnya.
Dengan demikian, tambahan anggaran pendidikan sekitar Rp100 triliun pada 2027 diarahkan ke berbagai kebutuhan, mulai dari bantuan peserta didik, operasional sekolah, tunjangan guru, pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan, hingga program yang mendukung kesehatan dan gizi anak.
Tantangan: Memastikan Anggaran Berdampak
Kenaikan anggaran pendidikan menjadi Rp820,9 triliun tentu merupakan tambahan sumber daya yang besar. Namun, ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan bukan semata-mata terletak pada besarnya anggaran yang dialokasikan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran tersebut tepat sasaran, transparan, efektif, dan menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan.
Dengan berbagai program yang direncanakan, pemerintah berharap belanja pendidikan 2027 tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, tetapi juga meningkatkan mutu pembelajaran, memperbaiki sarana pendidikan, mendukung kesejahteraan guru, serta membangun kualitas SDM Indonesia dalam jangka panjang.[]
Editor : Fathurroji
