Binanews.id | Bogor – Acara pemutaran film dan diskusi bertajuk “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang digelar di Skate Park Sempur, Kota Bogor pada Sabtu malam 16 Mei 2026 berlangsung aman dan lancar serta menarik animo tinggi dengan dihadiri 300 peserta dari berbagai kalangan.
Tidak hanya pemutaran film, rangkaian acara juga diisi dengan diskusi publik dengan isu yang diangkat berfokus pada persoalan masyarakat adat dan lingkungan di Papua maupun Indonesia secara umum.
Suasana solidaritas terhadap warga Papua terasa kuat sepanjang kegiatan berlangsung. Di tengah acara, peserta secara serempak meneriakkan “Papua bukan tanah kosong!” sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat adat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Film dokumenter tersebut diproduksi oleh Jubi.id, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka, Greenpeace, dan Watchdoc. Film ini menyoroti praktik penjajahan gaya baru di Papua yang disebut berlindung di balik Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk ketahanan pangan dan energi.
Dalam film itu diungkap ancaman pembukaan lahan skala besar yang berpotensi menghilangkan sekitar 2,5 juta hektare hutan adat, kawasan tersebut selama ini menjadi ruang hidup sekaligus sumber penghidupan masyarakat lokal.
Perlawanan masyarakat adat Papua Selatan juga ditampilkan dalam film tersebut, mereka melakukan aksi simbolik melalui Gerakan Salib Merah dengan menancapkan ribuan salib merah dan palang adat untuk menghalangi alat berat yang merusak hutan.
Dalam sesi diskusi, hadir dua narasumber yakni Anggi Prayoga selaku Forest Campaigner Greenpeace Indonesia dan Hikmawan sebagai pemerhati masyarakat adat. Keduanya mengulas kondisi terkini lingkungan dan masyarakat adat serta tantangan yang dihadapi.
Anggi Prayoga mengatakan, film tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat Papua tengah berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Ia menilai pemerintah masih memandang Papua seolah tidak memiliki masyarakat yang hidup bergantung pada hutan.
“Film ini menjelaskan soal kondisi di sana, jadi bisa dibayangkan mereka sekarang sedang melakukan perlawanan yang diperjuangkan adalah ruang hidup terhadap hutan dan sumber daya air,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut dapat dianalogikan dengan masyarakat di perkotaan yang kehilangan akses terhadap pekerjaan dan sumber penghidupan. Menurutnya, pemutusan akses secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat menjadi persoalan utama yang terjadi di Papua.
Sementara itu, Hikmawan menyoroti keberadaan masyarakat adat yang memiliki sistem hidup kolektif, budaya, serta wilayah adat yang beragam. Ia menyebut keberadaan mereka sering diabaikan dalam kebijakan pembangunan.
“Saya kira film tadi sudah menyatakan bahwa ada saudara-saudara kita yang hidup secara komunal, punya tradisi dan wilayah adat sendiri yang sangat beragam,” katanya.
Ia juga mengungkapkan berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat 2.645 komunitas adat di Indonesia. Khusus di Papua, diperkirakan ada lebih dari 250 suku yang hidup dan bergantung pada hutan.
Hikmawan menambahkan, secara konstitusi negara telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Namun dalam praktiknya, ia menilai hak-hak tersebut masih sering diabaikan.
“Dalam UUD 1945 jelas disebutkan negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Tapi kenyataannya, masih banyak perampasan wilayah adat yang terjadi,” ujarnya.
Ia juga mengutip data AMAN yang mencatat sekitar 4 juta hektare wilayah adat dirampas dalam satu tahun terakhir di berbagai wilayah Indonesia. Perampasan tersebut terjadi di Papua, Kalimantan, hingga Sumatera dengan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat adat.
