Binanews.id | – Menghadapi disrupsi digital dan pergeseran kultural yang kian masif, Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus menggaungkan visi Islam Berkemajuan melalui penguatan moderasi beragama, reformasi sistem pendidikan mandiri, serta reorientasi strategi dakwah yang menyasar generasi muda di wilayah Kabupaten Bogor pada akhir Juni 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai respons konkret terhadap berbagai persoalan bangsa, mulai dari degradasi moral, ketimpangan akses pendidikan, hingga ancaman polarisasi sosial yang berpotensi memecah belah umat.
Komitmen Ideologis dan Konteks Historis
Muhammadiyah, yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, lahir sebagai sebuah gerakan pembaruan (tajdid) untuk memurnikan akidah sekaligus membebaskan masyarakat dari keterbelakangan sosial-ekonomi. Memasuki usia lebih dari satu abad, organisasi ini tetap konsisten memegang teguh jati dirinya sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Dalam konteks kemodernan, Dr. Rukiyat,M.Pd.I, seorang tokoh senior dari Majelis Tabligh PDM Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa jati diri Muhammadiyah harus diletakkan sebagai jangkar spiritual sekaligus motor perubahan sosial yang dinamis. Menurutnya, ideologi organisasi yang tertuang dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) tidak pernah melarang umat untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi, melainkan mengarahkannya agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jati diri kami di tengah perubahan sosial saat ini adalah menjadi penyeimbang. Kita tidak boleh larut dalam arus sekularisme budaya, tetapi kita juga tidak boleh menjadi penonton yang pasif. Menjadi warga Muhammadiyah berarti memiliki akidah yang sekokoh karang, namun memiliki pemikiran yang luwes dan maju demi kemaslahatan umat,” ujar tokoh senior tersebut saat memberikan pemaparan mengenai arah dakwah kultural di Bogor.
Ia menambahkan bahwa karakter kepemimpinan di dalam organisasi dibentuk oleh nilai keikhlasan dan prinsip kolektif-kolegial. Jabatan struktural di Muhammadiyah dipandang sebagai amanah teologis dan ruang pengabdian publik, bukan sebagai panggung untuk mencari popularitas pribadi. Prinsip ini diadopsi dari teologi Al-Ma’un yang menekankan pembelaan terhadap kaum dhuafa dan mustadh’afin.
Menjaga Keseimbangan Purifikasi dan Adaptasi
Salah satu tantangan terbesar gerakan Islam modern adalah menjaga batas yang jelas antara pemurnian ajaran (purifikasi) dan penyesuaian diri terhadap perkembangan zaman. Muhammadiyah mengatasi hal tersebut dengan membagi wilayah ijtihad ke dalam dua dimensi yang tegas: dimensi akidah-ibadah mahdhah dan dimensi muamalah duniawiyah.
“Dalam urusan ibadah ritual, kami sangat ketat mengembalikan segala sesuatunya kepada tuntunan murni Rasulullah SAW tanpa ditambah atau dikurangi. Namun, dalam urusan muamalah duniawiyah seperti metode dakwah, pemanfaatan kecerdasan buatan, manajemen ekonomi, dan teknologi, kami membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya. Modernitas adalah wasilah atau sarana efektif untuk meluaskan jangkauan dakwah,” jelasnya.
Melalui visi Dakwah Berkemajuan, Muhammadiyah berupaya memberikan solusi konkret terhadap tiga persoalan utama bangsa: krisis moral, ketimpangan pendidikan, dan polarisasi sosial. Di wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki tantangan geografis dan demografis yang luas, Majelis Tabligh aktif memetakan wilayah pelosok yang membutuhkan pembinaan keagamaan sekaligus bantuan sosial. Konflik ideologis atau polarisasi politik diredam dengan memposisikan organisasi sebagai kekuatan tawasuth (moderat) yang mengedepankan dialog kebangsaan dan menolak politisasi agama yang destruktif.
Transformasi Pendidikan dan Kontra-Komersialisasi
Di bidang pendidikan, kontribusi Muhammadiyah telah tercatat secara monumental dalam sejarah nasional melalui jaringan ribuan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Menghadapi era digital, lembaga pendidikan Muhammadiyah mengintegrasikan kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dengan literasi teknologi, seperti penerapan smart classroom dan pembelajaran berbasis digital.
Kendati demikian, dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada arus komersialisasi yang kuat, di mana lembaga pendidikan sering kali bergeser menjadi industri murni yang berorientasi pada keuntungan. Menanggapi fenomena tersebut, tokoh senior Majelis Tabligh PDM Kabupaten Bogor menegaskan bahwa Muhammadiyah tetap setia pada prinsip non-profit mandiri.
“Kami memandang komersialisasi sebagai ancaman terhadap keadilan sosial. Prinsip dasar amal usaha pendidikan Muhammadiyah adalah mandiri namun non-profit. Seluruh surplus atau keuntungan dari biaya pendidikan dikembalikan secara utuh untuk meningkatkan fasilitas belajar dan menyubsidi siswa yang kurang mampu melalui skema beasiswa. Akses pendidikan berkualitas harus tetap inklusif,” tegasnya.
Selain masalah akses, lembaga pendidikan juga memikul beban berat dalam mengatasi degradasi moral pelajar dan krisis keteladanan publik. Strategi yang diterapkan bukan sekadar memberikan materi teori di kelas, melainkan menghidupkan ekosistem Uswah Hasanah (keteladanan semesta) melalui pembiasaan budaya jujur, penegakan disiplin tanpa kekerasan, serta mengoptimalkan peran Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan kepanduan Hizbul Wathan sebagai laboratorium moral siswa. Dalam ekosistem ini, para guru diposisikan bukan sekadar sebagai buruh pengajar, melainkan sebagai agen perubahan sosial dan kader dakwah yang dituntut adaptif terhadap teknologi di tengah berbagai tekanan ekonomi.
Strategi Membendung Radikalisme dan Merangkul Generasi Muda
Dinamika arus informasi yang sangat cepat di media sosial membawa tantangan tersendiri berupa fenomena post-truth dan pendangkalan pemikiran keagamaan. Ruang digital kerap kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan narasi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama.
Menghadapi hal tersebut, Majelis Tabligh Muhammadiyah Kabupaten Bogor menerapkan strategi Islam Wasathiyah (moderasi Islam). Langkah ini ditempuh melalui edukasi teologis mengenai pentingnya menghargai kemajemukan sebagai sunnatullah, serta memproduksi konten kontra-narasi di media sosial. Manhaj tarjih yang bersifat kritis, ilmiah, namun disampaikan secara santun menjadi instrumen utama untuk membendung doktrin-doktrin takfiri yang mudah mengafirkan sesama.
Di sisi lain, terdapat perubahan perilaku yang nyata pada generasi muda saat ini, yang cenderung bersikap pragmatis, individualis, dan mulai menjauh dari aktivitas organisasi sosial-keagamaan konvensional. Muhammadiyah memandang fenomena ini bukan sebagai ancaman yang harus ditakuti, melainkan sebagai peluang dakwah baru melalui pendekatan dakwah komunitas (re-orientasi gerakan).
“Kita tidak bisa merespons perubahan perilaku anak muda dengan kemarahan atau penghakiman. Kita yang harus membawa organisasi ke dunia mereka, bukan memaksa mereka langsung masuk ke kultur formal kita. Majelis Tabligh bersama organisasi otonom seperti Pemuda Muhammadiyah dan IPM harus menciptakan ruang aktualisasi yang relevan dengan minat mereka, seperti komunitas digital kreatif, gerakan peduli lingkungan, hingga ruang diskusi yang egaliter,” tuturnya.
Independensi Politik dan Posisi Kebangsaan
Dalam kehidupan berbangsa, Muhammadiyah secara konsisten memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Darul Ahdi wa Syahadah—sebuah negara kesepakatan tempat seluruh elemen bangsa memberikan kesaksian dan kontribusi nyata demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Menjelang dinamika politik nasional yang sering kali memanas dan berpotensi memecah belah konsentrasi gerakan, Muhammadiyah memilih untuk menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik. Independensi organisasi dipertahankan dengan mematuhi Khittah Denpasar 2002, yang menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis (low politics), melainkan fokus pada politik nilai dan moral (high politics). Kebebasan politik diberikan kepada setiap kader secara personal sebagai warga negara, namun dengan catatan tegas tidak boleh membawa atribut organisasi ke dalam ranah kampanye praktis.
Pendekatan dakwah yang humanis dan dialogis pun dinilai menjadi aspek yang sangat krusial dalam merawat persatuan di tengah kemajemukan bangsa. Belajar dari sejarah pendiri organisasi, dakwah yang disampaikan dengan santun, argumentatif, dan menyentuh sisi kemanusiaan terbukti lebih efektif dan minim resistensi dibandingkan pendekatan yang mengedepankan pemaksaan.
Refleksi dan Harapan Masa Depan
Sebagai bagian dari refleksi panjang gerakan, nilai utama yang dinilai paling penting untuk diwariskan Muhammadiyah kepada bangsa Indonesia adalah konsep Kesalehan Multidimensional atau Kesalehan yang Melintas (Al-Ma’unisme). Nilai ini mengajarkan bahwa kualitas keagamaan seseorang tidak hanya diukur dari ritual ibadah di dalam masjid, melainkan sejauh mana iman tersebut diwujudkan dalam aksi nyata menolong orang miskin, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan keadilan sosial.
Menutup penjelasannya, Dr. Rukiyat, M.Pd.I, tokoh senior Majelis Tabligh PDM Kabupaten Bogor tersebut menyampaikan harapan besar bagi keberlangsungan gerakan, khususnya kepada generasi muda persyarikatan agar mereka mampu memimpin perubahan di masa depan.
“Harapan terbesar kami adalah melihat generasi muda Muhammadiyah tumbuh menjadi pribadi yang kosmopolitan namun tetap ideologis. Kakinya harus tertanam kuat di bumi persyarikatan dengan nilai Islam yang murni, tetapi kepalanya harus tegak mendongak melihat perkembangan dunia global. Kuasai sains, teknologi, dan bahasa internasional, namun jaga agar hati tetap terpaut pada masjid dan empati kemanusiaan,” pungkasnya secara menegaskan arah perjuangan organisasi ke depan.[]
