Binanews.id | Bogor– Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, membuka Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital Kota Bogor Tahun 2026 bersama Asesor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Rabu (23/09/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mempersiapkan diri dan berkomitmen menjadikan pemerintahan digital sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kota Bogor tengah mempersiapkan diri dan berusaha konsisten menjadikan pemerintahan digital sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Tujuannya agar pemerintah betul-betul bisa maksimal dalam melayani masyarakat,” ujar Dedie Rachim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan, transformasi digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemkot Bogor terus melakukan berbagai penguatan, mulai dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) hingga pengembangan pemerintahan digital secara menyeluruh.
Dedie Rachim menjelaskan bahwa Kota Bogor telah mendapatkan penilaian SPBE sejak 2018 dengan tren peningkatan secara bertahap.
Pada 2018, nilai SPBE Kota Bogor berada di angka 2,91 dan meningkat menjadi 4,08 pada 2024.
“Pemkot Bogor secara serius mempersiapkan bukan hanya SPBE, tetapi juga transformasi menuju pemerintahan digital,” jelas Dedie Rachim.
Saat ini, Kota Bogor memiliki 839 layanan digital, 282 aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemkot Bogor, 65 lokasi wifi publik, serta 169 titik CCTV yang terintegrasi. Selain itu, Pemkot Bogor juga terus melakukan penataan kabel utilitas udara dengan memasukkannya ke dalam box utilitas. Dalam tiga tahun terakhir, penurunan kabel utilitas telah dilakukan sepanjang kurang lebih 36 kilometer.
Dedie Rachim mengatakan, ke depan Pemkot Bogor akan terus memperluas integrasi infrastruktur digital, termasuk penambahan CCTV di berbagai titik.
“Kami akan coba melengkapi CCTV setiap 100 meter bekerja sama dengan APJATEL. Penambahan panjang jalan untuk penurunan kabel terus dilakukan sampai seluruh area dari total hampir 127 kilometer di Kota Bogor dapat tertata,” katanya.
Selain infrastruktur digital, Dedie Rachim juga menyampaikan sejumlah inovasi yang telah dikembangkan Pemkot Bogor, salah satunya Bogor Single Window yang telah berjalan dan memberikan kemudahan bagi perangkat daerah maupun masyarakat.
Tahun ini, Pemkot Bogor juga tengah menyelesaikan pembangunan Command Centre Bogor yang nantinya akan melibatkan sembilan perangkat daerah dalam pengelolaannya.
Menurutnya, penguatan pemerintahan digital juga dilakukan melalui kolaborasi antarinstansi. Salah satunya melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor untuk melakukan overlay peta digital Kota Bogor yang mencakup hampir 290 ribu bidang tanah dengan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain itu, Pemkot Bogor terus melakukan sinkronisasi data dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS, serta verifikasi lapangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar data yang digunakan semakin komprehensif, lengkap, valid, dan mutakhir.
Dalam evaluasi tersebut, Asesor KemenPANRB, Anak Agung Kompiang Oka Sudana, mengapresiasi pelaksanaan pemerintahan digital di Kota Bogor. Menurutnya, pemerintahan digital merupakan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital.
Ia menyebutkan, dari empat lokus yang menjadi pemantauan, Kota Bogor menjadi salah satu daerah dengan nilai yang relatif tinggi. Melalui proses klarifikasi tersebut, ia berharap capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan.
“Sebagai informasi, rata-rata nasional ada di angka 1,7 dan Kota Bogor relatif tinggi, sudah di atas 2. Saya melihat semangat yang ada menggambarkan hal tersebut,” kata Anak Agung Kompiang Oka Sudana secara virtual.
Editor : Fathurroji
