Binanews.id | Bogor– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut diwujudkan dalam rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan yang digelar di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ajat Rochmat Jatnika serta Inspektur Kabupaten Bogor Arif Rahman. Hadir pula Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan aset dan keuangan daerah, hingga penguatan sistem pengawasan internal pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen melakukan pembenahan internal secara menyeluruh demi menghadirkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
“Kami menyadari tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu, kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan serta program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.
Menurut Rudy, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan percepatan program, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang sehat dan patuh terhadap regulasi. Ia pun meminta seluruh perangkat daerah memperkuat budaya kerja yang menjunjung integritas serta transparansi dalam setiap proses pelayanan publik.
“Sinergi dan pengawasan yang kuat menjadi kunci agar seluruh program pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi keterbukaan Pemkab Bogor dalam memperkuat sistem pengawasan pemerintahan. Ia menilai komitmen tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.
“Kami berharap sinergi antara Pemkab Bogor dan KPK terus diperkuat agar seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta terhindar dari potensi permasalahan hukum di masa depan,” ungkap Bahtiar.
Melalui penguatan kolaborasi ini, Pemkab Bogor berharap reformasi birokrasi dan sistem pengawasan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.
