Binanews.id | Jakarta- Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI mencatatkan sejarah kelam dalam perjalanan politik Indonesia. Tragedi nasional ini melibatkan deretan perwira militer serta unsur Partai Komunis Indonesia.
Hingga saat ini, dinamika sejarah masih terus memperdebatkan sejauh mana jajaran pimpinan PKI mengendalikan pergerakan tersebut secara penuh di lapangan.
Partai Komunis Indonesia tercatat sebagai salah satu organisasi politik tertua dan terbesar di Tanah Air. Basis massanya mencakup berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelompok intelektual, kaum buruh, hingga para petani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Awal mulanya, organisasi ini merupakan wadah kecil berhaluan kiri bernama Indische Sociaal Democratische Vereeniging yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet atau Henk Sneevliet. ISDV lantas melakukan infiltrasi ke partai lokal seperti Sarekat Islam.
Pada dekade 1920-an, ISDV mengilhami pembentukan PKI dengan Semaoen selaku ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Sebelum meletusnya peristiwa 1965, partai ini mengklaim memiliki lebih dari 3 juta anggota, menjadikannya partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan China.
Ketegangan politik bermula saat aksi penyebaran ideologi oleh PKI memicu kecurigaan keras dari kelompok anti-komunis. Kondisi ini memperuncing persaingan antar-elit politik nasional, ditambah beredarnya desas-desus mengenai kesehatan Presiden Soekarno serta isu Dewan Jenderal Angkatan Darat.
Di tengah situasi penuh prasangka tersebut, Letnan Kolonel Untung Syamsuri memimpin kelompok pasukan bersenjata di Jakarta. Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa itu mengomandani aksi yang mulanya dinamai Operasi Takari sebelum berganti nama menjadi Gerakan 30 September.
Pasukan tersebut bergerak keluar dari kawasan Lubang Buaya pada transisi malam Kamis, 30 September 1965 menuju Jumat, 1 Oktober 1965. Kelompok ini melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat serta mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi.
Peristiwa itu merenggut nyawa enam jenderal Angkatan Darat. Para perwira yang gugur yakni Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.
Dua korban tewas lainnya adalah Letnan Satu Pierre Andreas Tendean yang merupakan ajudan Menhankam/Kasab Jenderal AH Nasution, serta Brigadir Polisi Satsuit Tubun selaku pengawal Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena.
Jenderal AH Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan tersebut. Namun, putri beliau yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tewas akibat tertembak dalam insiden tersebut.
Tragedi ini memicu pergeseran peta politik nasional secara drastis. Kehadiran Angkatan Darat muncul sebagai kekuatan politik baru, sementara PKI hancur total sebagai kekuatan politik di Indonesia.
Dampak lainnya adalah meredupnya kekuasaan serta pamor politik Presiden Soekarno. Setelahnya, terjadi penangkapan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI tanpa melalui proses peradilan formal.
Tindakan penumpasan berlangsung sejak tanggal 2 hingga 5 Oktober 1965 di Jakarta. Sementara itu, pembersihan di wilayah Jawa Tengah memerlukan waktu lebih lama karena area tersebut merupakan basis massa PKI yang cukup kuat.
Melalui serangkaian operasi militer, tokoh pimpinan PKI D.N. Aidit akhirnya tewas ditembak mati di Boyolali. Sementara itu, Letkol Untung Syamsuri berhasil ditangkap petugas di Tegal.
Editor : Fathurroji
