Binanews.id | Bogor — Peresmian kampus baru Universitas Islam Bogor (UIB) mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi, khususnya bagi generasi muda di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kehadiran kampus berbasis pesantren ini dinilai mampu menjawab tantangan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Muftiah Yulismi, S.Psi., Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat, saat diwawancarai di lingkungan UIB, Sabtu (11/4/2026).
“Atas nama Kepala Biro Kesra, kami mengapresiasi peluncuran Universitas Islam Bogor karena ini membuka aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya generasi muda,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa posisi geografis Bogor Barat yang berbatasan dengan sejumlah wilayah lain menjadikan UIB berpotensi tidak hanya melayani masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor, tetapi juga daerah sekitarnya. Kehadiran kampus ini dinilai relevan dengan kondisi rata-rata lama sekolah (RLS) di Jawa Barat yang masih di bawah ekspektasi, serta Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT) yang belum mencapai rata-rata nasional.
“Masih banyak anak-anak di Jawa Barat yang belum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ini menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun institusi pendidikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muftiah menilai akar pesantren yang dimiliki UIB menjadi nilai tambah dalam pembangunan karakter mahasiswa. Hal ini selaras dengan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui konsep Panca Waluya, yakni cageur, bageur, bener, pinter, dan singer.
“Nilai-nilai religius dari pesantren akan memperkuat pendidikan karakter. Ini bukan hanya soal akademik, tetapi juga pembentukan pribadi yang utuh,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan daerah, UIB diharapkan mampu berkontribusi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi harus hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, stunting, hingga penyakit menular yang masih menjadi tantangan di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor.
“Perguruan tinggi tidak hanya mengejar jumlah mahasiswa, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pendampingan dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Muftiah juga membuka peluang luas bagi kemitraan antara UIB dan pemerintah daerah. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Biro Kesra, yang kemudian diperluas hingga tingkat kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, ia mendorong pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Potensi kerja sama melalui program CSR serta pemanfaatan dana keumatan seperti BAZNAS juga dinilai dapat memperkuat peran kampus dalam pembangunan.
“Sebagai institusi intelektual, perguruan tinggi harus membuka komunikasi yang tidak hanya akademis, tetapi juga praktis dan solutif,” katanya.
Dengan berbagai peluang tersebut, kehadiran UIB diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan baru, tetapi juga motor penggerak pembangunan sosial di Jawa Barat. Sinergi antara kampus, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.[pr]
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
