Binanews.id | Bogor – Ribuan warga dari Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang memadati Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (4/5/2026), untuk menyuarakan tuntutan pembukaan kembali aktivitas tambang yang telah berhenti selama tujuh bulan terakhir.
Gelombang aksi tersebut dipicu dampak ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat Bogor Barat. Penutupan tambang membuat ribuan sopir truk kehilangan penghasilan, buruh tambang menganggur, hingga pelaku usaha kecil di sekitar kawasan tambang kesulitan bertahan.
“Sudah tujuh bulan rakyat menunggu kepastian. Pemerintah harus hadir, bukan abai. Ini soal isi perut dan keberlangsungan hidup,” ujar Dani Murdani dari Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang (AMCRP).
Dalam aksinya, AMCRP meminta pemerintah segera memberikan kepastian hukum terkait audit tambang, mempercepat pembangunan jalan khusus tambang, serta memastikan bantuan sosial bagi warga terdampak benar-benar tersalurkan secara transparan.
Selain tekanan ekonomi, warga juga menyoroti meningkatnya keresahan sosial akibat tingginya angka pengangguran. Mereka mengaku mulai khawatir dengan munculnya aktivitas tambang liar hingga meningkatnya kasus kriminalitas di sejumlah wilayah.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang turun langsung menemui massa aksi, menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar aspirasi masyarakat bisa mendapatkan solusi terbaik.
Namun, di tengah desakan tersebut, Dedi Mulyadi tetap menegaskan belum akan membuka kembali izin operasional tambang di wilayah Bogor Barat.
“Saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal,” tegas Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu (6/5/2026).
KDM menilai keselamatan masyarakat dan kondisi lingkungan harus menjadi prioritas utama, terutama terkait aktivitas kendaraan tambang di jalur Parungpanjang yang selama ini kerap dikeluhkan warga.
Ia juga menyoroti adanya dinamika lain di lapangan yang menurutnya tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan pekerja tambang, melainkan juga pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas di sekitar jalur tambang.
Sementara itu, polemik bantuan kompensasi bagi warga terdampak turut menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menjanjikan bantuan selama beberapa bulan, namun realisasi di lapangan disebut hanya berjalan satu kali.
Menurut Dedi, perubahan jumlah penerima bantuan dari sekitar 3.000 menjadi 18.000 orang membuat skema anggaran harus disesuaikan ulang.
Di tengah tarik-menarik kepentingan ekonomi dan isu lingkungan, polemik tambang Bogor Barat kini menjadi ujian besar bagi pemerintah dalam mencari jalan tengah yang adil dan berkelanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
