Binanews.id | Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan predikat SAKIP dari kategori B menuju BB dengan menitikberatkan pada efektivitas kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penguatan tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat membuka kegiatan Internalisasi SAKIP bertema Penguatan Peran di Ole Suites Hotel, Babakan Madang, Jumat (8/5/2026).
Menurut Ajat, implementasi SAKIP tidak boleh dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif tahunan. Lebih dari itu, SAKIP merupakan instrumen utama dalam memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan terukur, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“SAKIP harus menjadi instrumen utama untuk memastikan setiap sumber daya pemerintah digunakan secara optimal demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ajat Rochmat Jatnika.
Ajat menjelaskan, penguatan SAKIP harus dimulai dari perencanaan strategis yang jelas dan terukur. Setiap perangkat daerah dituntut mampu menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program kerja yang selaras hingga level operasional.
Ia menekankan pentingnya perubahan paradigma kerja aparatur pemerintah. Menurutnya, orientasi birokrasi tidak lagi hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Seluruh kepala perangkat daerah dan camat harus mulai menggeser pola kerja dari sekadar administratif menjadi berbasis outcome dan manfaat publik,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Bogor juga memperkuat aspek pengendalian operasional melalui monitoring, evaluasi berkala, serta penerapan manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten.
Saat ini, capaian SAKIP Kabupaten Bogor masih berada pada kategori B. Namun, pemerintah daerah optimistis target peningkatan menuju kategori BB dapat dicapai melalui sinergi lintas perangkat daerah dan pembenahan sistem kerja yang lebih terukur.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Bogor berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, tata kelola pemerintahan semakin transparan, serta kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi daerah terus tumbuh secara berkelanjutan.
